Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Pemahaman tentang kemiskinan harus berdasarkan pendekatan berbasis hak, di mana seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak-hak dasar yang sama. Kemiskinan juga harus dilihat sebagai masalah multidimensional, tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan di negara ini. Dilansir dari Badan Pusat Statisik (BPS) menunjukkan data terbaru bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Persentase penduduk miskin pada periode tersebut tercatat sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 poin dibandingkan dengan Maret 2023 dan 0,54 poin dibandingkan dengan September 2022. Jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan, dari 25,90 juta orang pada Maret 2023 menjadi 25,22 juta orang pada Maret 2024. Penurunan juga terjadi pada angka kemiskinan di perkotaan dan pedesaan. Hal ini merupakan kabar baik bagi upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia.
Walaupun angka kemiskinan turun sebesar 9% tetapi upaya pengurangan kemiskinan ini terus dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan, namun hasilnya belum merata dan optimal. Diperlukan pendekatan yang lebih dalam lagi serta, melibatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Artikel ini dibuat untuk mepelajari dan memahami akar permasalahan ketimpangan ekonomi dan menawarkan solusi inovatif untuk mengurangi kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan.
Ketimpangan ekonomi tak hanya ada di Indonesia. Namun terjadi di beberapa negara, yang disebabkan oleh beragam faktor yang kompleks. Salah satu penyebab utama permasalahan ketimpangan ekonomi ini adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tingkat produksi barang dan jasa yang dapat diproduksi dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia seringkali terhambat oleh masalah pendanaan dan investasi. Indonesia masih mengandalkan dana investasi asing untuk mendukung kegiatan ekonominya.
Lemahnya pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia disebabkan oleh kelangkaan minyak mentah. Kelangkaan tersebut disebabkan oleh menipisnya cadangan minyak dan terhambatnya distribusi minyak. Kenaikan harga minyak menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok lainnya juga ikut naik. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun dan aktivitas ekonomi masyarakat menurun.
Penyebab yang kedua ini adalah pengangguran. Berdasarkan data dari IMF, Indonesia memiliki persentase tingkat pengangguran tertinggi per April 2024 dibandingkan enam negara yang tergabung dalam ASEAN. Indonesia tercatat memiliki tingkat pengangguran mencapai 5,2 persen per April 2024. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, angka pengangguran itu hanya turun 0,1 persen dari 5,3 persen pada 2023.Sementara seluruh penduduk Indonesia, terdiri dari angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja, diketahui sebanyak 279,96 juta orang.
Penyebab yang ketiga adalah Kesenjangan Penghasilan. Penghasilan digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam masyarakat, terdapat kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Masyarakat berpenghasilan tinggi dapat memenuhi segala kebutuhannya, sementara kelompok berpenghasilan rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Perbedaan pendapatan ini menimbulkan isu disparitas, sehingga pemerintah perlu berperan dalam pemerataan distribusi pendapatan. Upaya ini bertujuan untuk menyeimbangkan kemampuan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan, mengurangi ketimpangan, dan mengurangi kecemburuan sosial.
Penyebab yang terakhir ini adalah Inflasi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, terjadi inflasi tahunan sebesar 2,84% pada Mei 2024. Penyumbang utama inflasi Mei 2024 secara tahunan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 6,18% dan memberikan andil terbesar ke inflasi tahunan Mei 2024 yaitu 1,75%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, cabai merah, bawang merah, dan daging ayam. Bila dilihat berdasarkan wilayah, dari 38 provinsi yang dipantau tercatat semua provinsi mengalami inflasi. Inflasi tertinggi di Provinsi Papua Tengah dengan inflasi 5,39% sedangkan inflasi terendah terjadi di Kepulauan Bangka Belitung dengan inflasi 1,25%.
Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, di antaranya:
Mengembangkan program-program seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Program Keluarga. Harapannya untuk meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Memberikan dukungan seperti kemudahan akses permodalan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kemitraan untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang dijalankan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.