Sebagai orang nomor satu di Indonesia, Presiden Jokowi mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Bagaimana memastikan bangsa yang berpenduduk 250 juta jiwa ini dapatberjalan kearah yang lebih baik dan menjaga persatuan dan kesatuan dari keaneka ragaman.
Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia.Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari.
Presiden harus punya jiwa kenegarawanan yang tinggi dan mampu bertindak sesuai dengan asas kebenaran dan keadilan. Jika Presiden menjadi boneka atau dapat ditekan salah satu pihak, maka akan berbahaya bagi kelangsungan hidup negara ini.
Sebagai sosok nomor satu, Presiden harus mempunyai kewibawaan agar bawahannya dapat mengikuti dan menjalankan perintah. Dalam hal ini bawahan adalah orang yang membantu Presiden, mulai dari Menteri, Kapolri, Panglima TNI dan jajaran serta pejabat setingkat menteri. Begitu juga dengan kepala daerah, harus menyelaraskan dengan visi misi Presiden.
Beberapa bulan terakhir kondisi Indonesia dalam situasi yang cukup memanas. Perbedaan pendapat yang biasa disikapi dengan kepala dingin berubah menjadi saling caci maki dan berpotensi merusak persatuan yang telah lama terjaga. Sejak reformasi, mungkin inilah kondisi yang paling tidak mengkuatirkan. Perpecahan antar anak bangsa berada didepan mata.
Lalu bagaimana peran Presiden dalam kondisi seperti ini?. Sebenarnya sangat sederhana, Presiden cukup mencari akar permasalahan dari makin memanasnya situasi negeri. Munculnya rasa ketidakadilan dalam penegakan hukum menjadi salah satu pemicu, contohnya ada yang merasa ada perbedaan dalam perlakuan penegak hukum. Jokowi sebagai Presiden sebenarnya bisa memanggil Kapolri dan meminta untuk menjadikan hukum sebagai panglima.
Jika Jokowi tidak melihat ada perlakuan tidak adil, mungkin sebaiknya mencari pengganti pembisik atau orang terdekatnya. Karena sudah sangat jelas ada ada perlakuan berbeda dalam proses penegakan hukum, dan sosok yang dinilai bertanggungjawab adalah Kapolri dan Kapolda Metro Jaya. Banyak lagi contoh yang lain, dan tentu sekelas Presidentidak perlu untuk diajarkan.
Selama ini Jokowi terkesan sibuk berkeliling melihat pembangunan sini dan sana. Pemberitaan juga mengarahkan kalau Jokowi memastikan proses pembangunan telah berjalan.Itu tidak salah, malahan bagus. Tapi jangan sampai hanya karena melihat proyek sana sini dengan tujuan tertentu, tugas utama memastikan negara dalam kondisi nyaman dan aman tidak terlaksana.
Perlu diingat, kalau Presiden itu pemimpin dalam arti lebih mengarahkan orang, bukan seperti mandor yang hanya melihat dan memastikan pembangunan fisik dapat berjalan sesuai target. Kalau untuk memastikan pembangunan fisik, Presiden sebenarnya bisa mewakilkan kepada para menterinya, tidak harus semuanya dilakukan sendiri. Kalau tidak percaya dengan apa yang dilakukan menteri, tinggal diganti. Gitu aja kok repot.
Kalau masih juga tidak percaya, lakukan siaran langsung dari lokasi dan Jokowi bisa melihat tanpa ada yang tertinggal. Dengan begitu, Jokowi bisa mengendalikan situasi lebih cepat dan tenang.
Jika lebih memfokuskan tentang pembangunan fisik, maka akan muncul persepsi kalau Presiden lebih cocok menjadi mandor dibandingkan pemimpin negara. Itu harus diingat oleh orang atau kelompok pemberi saran, Ingat, Jokowi itu Presiden bukan Mandor