Dalam tajuknya edisi hari ini, harian KOMPAS menghimbau Presiden Jokowi untuk untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi satu persatu. Presiden diminta untuk memperkuat soliditas dan mengokohkan kabinet kerja. Menurut KOMPAS, kalau perdebatan antar menteri melalui berbagai chanel media, termasuk media sosial, terus dibirkan, akan memperburuk citra Presiden itu sendiri. Presiden juga diminta untuk memastikan tak ada lagi kepentingan ganda di antara pembantu Presiden itu.
Himbauan KOMPAS tidak berlebihan. Kita semua berkepentingan Presiden Jokowi didengarkan perintahnya. Tidak hanya sekali dua kali Presiden Jokowi meminta para menterinya untuk tidak melakukan perdebatan persoalan-persoalan yang masih dalam perbincangan internal kabinet untuk tidak diumbar ke ruang publik.
Pertanyaannya, kenapa para menteri tetap saja mengumbar informasi yang masih dalam perbincangan di rapat kabinet? Banyak kemungkinan yang bisa diangkat ke permukaan. Misalnya, para menteri yang berasal dari partai politik, memiliki kepentingan membangun citra publik, kritikan yang mereka sampaikan diharap memiliki efek baik bagi partai induknya.
Kedua, berkembang pemahaman menteri yang dianggap kritis yang banyak bicara dipublik, berani menyerang dan menyindir menteri lain yang sedang menjadi bulan-bulanan publik karena persoalan yang sedang mendera kabinet yang dipimpinnya.
Dengan demikian, silang debat para menteri pada hakikatnya hanya merugikan Presiden. Setidaknya, sikap para menteri yang demen debat itu, sedang menunjukkan tingkat kepatuhan dan anggapan rendah terhadap posisi Presiden sebagai pemimpin pemerintahan dan kepala negara. Posisi yang secara faktual merupakan pimpinan langsumng para menteri, dan menteri bertanggung jawab langsung terhadap menteri.
Tetapi, bagi publik, perdebatan para menteri mendapatkan keuntungan. Setidaknya, publik menjadi mengerti bagaimana para menteri berpendapat mengenai seuatu persoalan, kepentingan-kepentingan apa yang bermain di balik pandangan-pandangan yang para menteri. Dengan perdebatan tak terkendali itu, banyak informasi yang bisa diserap publik terhadap substansi persoalan yang sedang berkembang, terutama terkait dengan rencana-rencana strategis pembangunan di Indonesia.
Jadi, biarkan saja para menteri berdebat sesuka hati di publik, tak perlu dihentikan. Sebab itu akan menguntungkan publik. Mungkin untuk sementara masyarakat akan bingung dengan ragam pendapat dan saling sindir. Toh itu juga bisa mendidik publik untuk berbeda pendapat. Presiden Jokowi tak perlu khawatir diabaikan kekuasannya, toh, Presiden dipercaya tidak terlalu peduli dengan kewibawaan.
