Simbiosis Mutualisme Ala Pemprov DKI

Membaca pernyataan Basuki Tjahaya Purnama di beberapa portal berita on line membuat saya semakin berdecak kagum kepada orang ini. Betapa tidak, bantuan CSR senilai US $ 150.000 dari Taiwan ditolak karena dalam bentuk uang. Pemprov DKI menolak bukan karena semugih (merasa kaya) tapi karena pemprov DKI ingin lebih tepat guna bantuan yg diberikan.

Bantuan berupa uang akan mudah diselewengkan oleh pihak-pihak yg tidak bertanggung jawab, pihak yg ingin memanfaatkan kondisi, alias aji  mumpung. Mumpung ada uang nemplok, jumlahnya juga kalau dihitung dengan jari tidak akan cepat selsai. BTP menyatakan bahwa bantuan yg diperlukan adalah dalam bentuk barang, dalam hal ini adalah truk pengangkut sampah dan bus.

Jika uang yg diterima, maka pemprov DKI juga akan memakan banyak waktu untuk membeli armada pengangkut sampah dan bus untuk menanggulangi masalah sampah dan kekurangan bus Trans Jakarta. Apalagi dengan ditambah DPRD DKI yg tidak menyetujui pembelian tambahan armada sebanyak 200 unit, meski truk-truk yg ada sudah usang dan tidak memadai lagi. Bila bantuan langsung berupa barang yg dibutuhkan, itu akan meperingan kerja pemprov dan meminimalisir penyalahgunaan bantuan.

Ahok juga mengatakan bahwa dengan memberikan bantuan berupa truk atau bus itu juga bisa digunakan sebagai ajang untuk ngiklan pihak yg memberikan sumbangan. Simbiosis mutualisme bisa didapat, pemprov DKI punya armada tambahan dan sehat sehingga untuk mengangkut sampah yg mencapai 3.000 ton akan lebih cepat, sehingga tidak ada tumpukan sampah yg menggunung dan menjadikan warga membuang sampah di suangai yg menjadi salah satu penyebab banjir. Di sisi lain, perusahaan yg memberikan bantuan bisa memasang iklan di badan truk atau bus dengan menuliskan nama lembaga mereka. Nama mereka lebih banyak dikenal oleh masyarakat.

Mungkin perusahaan akan mengalami kesulitan sedikit dalam melakukan ini, namun jika dilihat dari manfaatnya, perusahaan akan banyak mendapat keuntungan.

Salam Kompasiana