Kordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi, menganggap pembiayaan korban lumpur lapindo oleh pemerintah merupakan buah dari hasil berbau politik, di lihat dari apa yang pemerintah lakukan sampai sekarang
Sumber Image : masbagio.blogspot.com
Sekitar Rp 5,8 triliun pemerintah sudah menyiapkan dana untuk menanggung korban lumpur lapindo untuk tahun 2012-2014, padahal dalam kurun waktu 2006-2010 APBN yang di gelontorkan untuk korban lumpur lapindo sebesar Rp 2,8 triliun, Dengan demikian jika di jumlahkan total anggaran untuk lapindo mencapai Rp 8,6 triliun!jumlah yang sangat fantastis, jumlah ini untuktahun 2012-2014 naik signifikan di karenakan jumlah korban yang setiap tahun terus semakin banyak, Anggaran 2012-2014 tersebut terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah dengan rincian sbb : tahun 2011 sebesar Rp 1,2 triliun, tahun 2012 sebesar Rp 1,3 triliun, tahun 2013 sebesar Rp 1,4 triliun dan tahun 2014 sebesar Rp 1,7 triliu lalu timbul pertanyaan, apakah tragedi lumpur lapindo merupakan kesalahan pemerintah atau murni bencana alam hingga pemerintah begitu besar menggelontorkan dana APBN, Padahal menurut Uchok, konstitusi mengamanahkan APBN harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. "Dengan demikian uang negara sudah dirampok," tegas dia. Karena itu, menurut Uchok, FITRA mendesak untuk Presiden SBY membatalkan pembiayaan untuk korban lapindo dan harus menggunakan dana APBN untuk kesejahteraan rakyat banyak. "Karena yang harus bertanggung jawab dari korban lumpur lapindo adalah PT Minarak Lapindo Brantas," kata dia, dimana pemilik dari PT. lapindo brantas itu adalah ketua dari partai Golkar, Menurut Uchok, Presiden membutuhkan kekuatan Partai Golkar untuk mempertahankan kekuasaan hingga tahun 2014. Partai Golkar berkepentingan menggolkan anggaran korban lumpur lapindo untuk masuk APBN. "SBY sudah takluk dengan kekuasaan PT Lapindo," Tegas Uchok lalu gimana pendapat kalian, lumpur lapindo, bencana alam apa faktor kesalahan manusia ? Referensi www.tempo.co