Semarang, 18 November 2024 – Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Semarang (Unnes) melakukan kunjungan ke kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Semarang untuk membahas langkah strategis meningkatkan keterwakilan perempuan dalam dunia politik pada Jumat, 15 November 2024. Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu penting terkait keterlibatan perempuan di parlemen dan kebijakan publik dibahas secara mendalam.
Salah satu poin utama yang diangkat adalah penerapan kebijakan affirmative action berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kebijakan ini mengharuskan setiap partai politik mencantumkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Di DPRD Kota Semarang, PKS kini berhasil merealisasikan kuota tersebut dengan menghadirkan dua anggota perempuan, yaitu Ibu Ika dari Dapil 1 dan Ibu Dini dari Dapil 3.
Sekolah Politik Perempuan
PKS juga memperkenalkan program Sekolah Politik Perempuan, yang dirancang untuk membekali kader perempuan dengan keterampilan dan wawasan strategis dalam dunia politik. Program ini mencakup pelatihan kepemimpinan, diskusi isu gender, dan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas representasi perempuan di parlemen.
“Kami ingin perempuan tidak hanya hadir secara simbolis, tetapi benar-benar menjadi agen perubahan yang mampu menyuarakan isu-isu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama perempuan dan anak,” ujar salah satu anggota PKS.
Tantangan dan Harapan
Meskipun berbagai langkah telah diambil, tantangan masih menghantui, terutama budaya patriarki yang membatasi peran perempuan dan kurangnya dukungan keluarga. Namun, kedua legislator perempuan PKS ini bertekad membawa perubahan. Mereka berfokus pada isu-isu seperti ketahanan keluarga, pendidikan karakter, hingga upaya menurunkan angka stunting melalui kebijakan proaktif.
Selain itu, PKS juga merintis program Rumah Keluarga Indonesia (RKI) untuk melibatkan perempuan muda, khususnya dari generasi Z, dalam dunia politik. Program ini menawarkan pelatihan keterampilan, edukasi politik, dan pembinaan untuk mencetak generasi perempuan yang tangguh dan kompeten.
Menuju Parlemen yang Lebih Inklusif
Dengan hadirnya perempuan di parlemen, kebijakan yang lebih inklusif diharapkan dapat terwujud. Partisipasi perempuan dinilai dapat memberikan warna baru dalam pengambilan keputusan, terutama dalam isu-isu yang jarang menjadi fokus, seperti perlindungan anak dan pemberdayaan keluarga.
Kunjungan ini mempertegas komitmen PKS dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam politik, sekaligus menunjukkan bahwa representasi bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kualitas kontribusi yang nyata.