Sudah lama saya membaca kesimpang~siuran tentang tragedi berdarah 1965. Kemudian saat Pengadilan Rakyat Internasional (International People's Tribunal) digelar 10 November lalu, maka serta~merta saya menaruh harapan yang besar agar persidangan itu bisa memberikan satu versi lain mengenai peristiwa tahun 1965 yang mungkin akan dianggap lebih valid di mata dunia.
Lalu kemarin saya menulis sedikit tentang persidangan itu di Kompasiana ini. Dari beberapa respon yang masuk, ada beberapa yang tidak setuju dengan persidangan itu. Sayangnya mereka yang tidak setuju itu telah salah kaprah mengenai beberapa hal. Kompas sudah membuat sebuah tulisan mengenai itu pada 12 November lalu. Mengingat pentingnya isi tulisan itu, saya kutipkan lagi di bawah ini:
DEN HAAG, KOMPAS.com — Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) mengenai peristiwa tahun 1965 telah dimulai pada Selasa (10/11/2015) di Den Haag, Belanda. Namun, banyak orang yang bingung dan belum mengerti tentang apa dan mengapa pengadilan ini digelar.
Segera setelah pemberitaan terkait IPT muncul di media massa, sejumlah pengguna media sosial mengungkap kemarahan dan bertanya-tanya: mengapa Belanda menggelar pengadilan soal 1965?
"Harusnya Belanda yang lebih bertanggung jawab terhadap jutaan bangsa Indonesia yang dibunuh," kata satu pengguna Facebook.
Menko Polhukam juga menyiratkan kemarahan yang sama.
"Untuk siapa kau minta maaf? Keluarga korban mana? Pembantaian mana? Sekarang saya tanya Westerling kalau mau, buka-bukaan dong, berapa banyak orang Indonesia dibunuh? Jadi jangan suara bule aja yang kalian dengerin, suara Indonesia juga didengerin," kata Menko Polhukam Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan seperti dikutip berbagai media.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, kepada wartawan, juga mengatakan bahwa pengadilan di Belanda tidak usah ditanggapi karena Belanda juga banyak melakukan pelanggaran HAM.
Pernyataan-pernyataan itu sebetulnya tidak mencerminkan peristiwa IPT 1965.
Berikut adalah sejumlah fakta tentang IPT yang bisa membantu Anda memahami konteks peristiwa di Den Haag.