Ada banyak cara kita membahas kasus korupsi. Salah satunya adalah dengan membuat seolah siapapun yang bersentuhan pasti terlibat. Kalau sudah begitu sama saja dengan membuat trial by the press. Pers lah yang berkuasa membuat seseorang bersalah atau tak bersalah. Melampaui kekuasaan hakim di meja hijau. Tapi ada cara lain untuk membahasnya, dengan memilah apa yang sebenarnya menjadi pokok persoalan. Sehingga kita bisa melihat dengan jernih apa yang sebenarnya menjadi pokok persoalan korupsinya, dan siapa yang terseret getahnya.
Kasus ini bermula dengan terseretnya Gubernur Sumatera Utara periode 2008-2013, Syamsul Arifin ke dalam pusaran korupsi. Kasus ini sudah terang benderang. Belum selesai tunaikan amanatnya hingga 2013, Syamsul dari partai Golkar sudah dibui. Tapi kita mesti ingat Gatotlah yang paling mendapat cipratan dari kasus ini. Dengan dipenjaranya Syamsul Arifin atas kasus korupsi di Langkat 2000-2007, maka Gatot mendapat durian runtuh, ia diangkat menjadi Plt Gubernur di masa itu. Status incumbent membuatnya melaju dengan mudah di 2013 dengan menggandeng Tengku Erry dari Golkar, dengan slogan Ganteng (Gatot-Tengku Erry). Salah satu sumber penilaiannya adalah karena Tengku Erry bekerja sangat baik di Kabupaten Serdang Bedagai.
Apa lacur, baru sebentar berkuasa, pasangan ini ribut. Asal mulanya kelakuan Gatot sendiri yang tak mau membagi tugas dengan wakilnya. Beda dengan pasangan Gubernur-Wakil Gubernur DKI 2012-2014, Jokowi Ahok yang saling berbagi peran. Dan juga gubernur-wakil gubernur di daerah lain. Gatot ambil langkah beda, ia kuasai seluruh aspek pemerintahan tanpa niat bagi-bagi tugas dengan Tengku Erry ""Saya tidak dikasih tugas apa-apa, di bidang anggaran, di bidang lain-lain. Ini saya bersyukur juga," aku Tengku Erry. Sudah barang tentu lambat laun masalah ini akan jadi problem Politik, yang kemudian menjadi bom waktu di 2015.
Seiring dengan kemenangan yang diraih Nasdem di Pileg dan Pilpres, hasil kursi legislatif Nasdem, apalagi di Sumatera Utara sangat signifikan. Sementara Golkar pecah berantakan. Tentu tidak memaksimalkan kerja eksekutif bila partai pendukungnya saja amburadul. Maka Tengku Erry memutuskan hijrah ke Nasdem pada Februari 2015. Mari ingat angka ini: 2015. Sementara ribut-ribut Gubernur dan Wakil Gubernur sudah mulai memanas beberapa tahun sebelumnya. Maka keduanya berusaha mencari titik temu, yang kemudian berlanjut kepada upaya islah dengan mengadu kepada partai. Tapi bahwa keduanya punya persoalan sejak pertama dilantik 2013, tentu partai tak tahu menahu... Maka Nasdem awalnya enggan dilibatkan dalam pusaran ini. Surya Paloh sempat menolak diajak bertemu, agar mengislahkan keduanya. Tapi Gatot-Evi terus memaksa. Maka dibuatlah pertemuan itu.
Tentu pembahasannya tak jauh-jauh dari upaya islah. Surya Paloh sudah berkali-kali menegaskan bahwa pembicaraan di sana hanya soal mendamaikan kedua seteru ini. Memandangnya tentu bahwa gubernur-wakil gubernur adalah satu paket yang didukung. Jadi sudah seharusnya keduanya mampu membereskan pertengkarannya dengan baik-baik, tanpa partai harus terlibat terlalu jauh.
Tapi dasar pasangan Gatot dan istrinya, yang sudah kadung memperoleh keuntungan dari terjeratnya Gubernur Sumatera Utara sebelumnya, maka sebenarnya wajar mereka pun mencurigai bahwa Tengku Erry dan Nasdem juga berkomplot menusuk mereka dari belakang. Ibarat pepatah, Orang menusuk dari belakang, maka seumur hidup pun dia akan mati ketakutan ditusuk dari belakang. Itulah yang sedang terjadi, kenapa Gatot dan Evi sibuk membuat pernyataan yang memojokkan semua pihak terkait kasus korupsi yang membelit keduanya. Terlanjur basah, sekalian ceburkan semua orang yang bahkan tak tahu menahu. Sialnya, karena sekarang Tengku Erry sudah masuk Nasdem, maka Nasdemlah yang jadi sasaran tembak mereka. Evy istri Gatot kemudian sibuk membuat pernyataan bahwa Gatot sudah jadi tersangka, lalu setelah adanya upaya islah di Nasdem, lalu tiba-tiba Gatot hilang status tersangkanya. Lah, Jaksa Agung sendiri sudah membantah hal ini. Sampai sekarang untuk kasus bansos ini, Kejaksaan belum tetapkan Gatot sebagai tersangka. HM Prasetyo menyatakan masih memeriksa 60 saksi. Belum satupun jadi tersangka.
Lucunya, baik kasus bansos yang menjerat mereka maupun kasus bagi-bagi duit terkait interpelasi anggota DPRD terkait APBD-P Sumut, sebenarnya sudah terjadi sebelum Tengku Erry menyeberang ke Nasdem. Dana bansos yang sudah diaudit dan dicurigai oleh BPK, terjadi sejak 2011-2013. Sementara Evi Diana, salah satu anggota DPRD yang dituduh terlibat dalam kasus interpelasi APBDP Sumut, malah menjadi anggota DPRD 2009-2014. Ingat, dari Golkar.
Lalu apa hubungannya dengan Tengku Erry? Sementara ia sendiri sudah mempersilakan KPK untuk memeriksa istrinya andai dianggap terlibat. Ingat, yang menerima uang tersebut adalah anggota DPRD. Evi Diana bahkan bukan dari Partai Nasdem. Ia adalah wakil dari Golkar yang gagal mengajukan diri kembali pada 2014. Sementara yang diduga memberinya adalah Gatot. Jadi apa hubungannya dengan jabatannya sebagai Wakil Gubernur yang notabene dan jelas-jelas tak diberi porsi oleh Gubernurnya?
Kalau benar tuduhan kubu Gatot yang terus-menerus berupaya membelokkan isu bahwa seolah Nasdem terlibat menusuk mereka dari belakang, lalu kenapa Surya Paloh mau turun langsung mengislahkan mereka? bukankah lebih aman, bersih, dan mudah, membiarkan mereka berseteru secara politik? Kenapa tidak biarkan saja Gatot dengan banyak kesalahannya terjerat korupsi lalu Tengku Erry melenggang dengan sendirinya tanpa perlu partai banyak campur tangan?
Aroma tembak sana tembak sini sudah demikian merebak sekedar agar kasus ini menjerat banyak pihak. Semakin lucu karena partai-partai tempat para pelaku koruptor dan suap ini bernaung malah luput dari liputan. Sementara yang niatnya cuma mengislahkan malah diberitakan macam-macam. OC Kaligis yang disebut-sebut terlibat penyuapan hakim, sudah dipecat dan tidak diberikan bantuan pembelaan oleh Nasdem. Tapi memangnya di mana Gatot, sebagai sentra kasus ini bernaung? Memangnya di Mana Evi Diana bernaung?
Halo?