PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA : PEMBENTUKAN BPUPKI
Pada tanggal 1 Maret 1945 panglima tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya suatu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, dan tata pemerintahan yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara merdeka Indonesia.
Pengangkatan anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang diumumkan pada tanggal 29 April 1945. Sebagai ketua BPUPKI adalah dr. Rajiman Wedyodiningrat, sebagai wakil ketua diangkat dua orang, yaitu R.P Suroso dan orang Jepang yang bernama Ichibangase. Upacara peresmian BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1945 dihadiri oleh seluruh anggota dan dua pembesar Jepang yaitu Jenderal Itagaki (Panglima Tentara Wilayah ke-7 yang bermarkas di Singapura dan membawahi tentara-tentara yang bertugas di Indonesia) dan Panglima tentara ke-16 yang baru yaitu Letnan Jenderal Nagano. Sidang-sidang yang dilaksanakan BPUPKI.
Sejarah BPUPKI, Jepang mulai menguasai wilayah indonesia setelah Indonesia menyerah di Kalijati, Subang. Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan jepang semula di sangka baik oleh bangga Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh jepang seperti 'Jepang Pelindung Asia', Jepang Pemimpin Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia' untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataan sejarah menunjukan bahwa jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan jepang di Asia tidak bertahan lama, pihak sekutu (Inggris, Amerika Serikat, Belanda) melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang, kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan.
Sebelumnya pada tanggal 28 Mei 1945 dilangsungkan upacara peresmian Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan bertempat di gedung Cuo Sangi In jalan Pejambon (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri), Jakarta. Upacara peresmian itu di hadiri oleh dua pejabat Jepang yaitu Jendral Itagaki (panglima tentara ketujuh yang bermarkas ke Singapura) dan Letnan Jendral Nagano (panglima Tentara keenam belas yang baru). Pada kesempatan itu dikibarkan bendera Jepang, Hinomaru oleh Mr. A.G Pringgodigdo yang disusul dengan pengibaran Bendera Merah Putih oleh Toyohiko Msauda.
Janji jepang untuk membentuk BPUPKI direalisasikan , pada tanggal 29 april 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang, dengan anggota berjumlah enam puluh dua (62) orang yang terdiri ats tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh (7) orang anggota perwakilan dari jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. K. R.T radjiman Wedyodiningrat, dengan dua wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P. Soeroso.
BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar Negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya di hadiri oleh tiga puluh delapan (38) orang kegiatan ini berlangsung dimasa reses antara sidang pertama dan sidang kedua, tujuannya untuk membahas rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Ir. Soekarno. Sidang BPUPKI di laksanakan digedung "Chuo Sangi In", dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila.
Sidang I (29 Mei -1 Juni 1945)
Sidang pertama dilakukan selama empat hari di gedung Chuo Sangi In di jalan Pejambon 6 jakart yang kini disebut Gedung Pancasila. Sidang dibuka tanggal 28 mei 1945 dengan Tema "Dasar Negara". Sidang ini membahas dan merancang calon Dasar Negar yang akan merdeka. Pada sidang ini ada tiga pendapat tentang dasar Negara.
Tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya menyampaikn lima asas yakni :
Peri Kebangsaan