Lihat ke Halaman Asli

Indikasi Korupsi yang Dilakukan oleh 30 Anggota DPRD Kabupaten Dompu

Diperbarui: 13 Juni 2017   13:38

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Indikasi korupsi yang dilakukan 30 anggota DPRD kabupaten dompu ini baru terungkap beberapa minggu terakhir ini dan ini menjadi perbincangan serta sorotan dari masyakat dompu, kasus ini banyak sekali diberitakan di media massa yang berada di kabupaten dompu, baik di dunia maya serta media elektroni lainnya, terkait hal ini bukan saja satu dua orang anggota DPRD yang terlibat tetapi hampir 30 orang anggota DPRD kabupaten dompu terlibat dalam indikasi korupsi.

Untuk menyikap kasus ini lebih lanjut para mahasiswa dompu yang bergabung di organisasi –organisasi yang berada di mataram melakukan demonstrasi terkait masalah ini, dan mereka mempunyai data yang menunjukan bahwa 30 anggota DPRD kabupaten dompu melakukan penyelewengan dana untuk masyarakat, serta mahasiswa-mahasiswa ini juga melaporkan kasus ini kepada pihak kejati Mataram untuk menindak lanjut kasus ini, dan mahasiswa-mahasiswa ini juga menuntut pihak kejati melakukan penyelidikan secara transparan supaya mahasiswa-mahasiswa ini bisa mengawal kasus ini sampe akhir nanti, bukan itu juga mahasiswa ini juga meminta kepada Ketua DPRD kabupaten dompu, untuk segera memberikan stetmen terkait kasus ini.

Terkait kasus diatas saya dapat memberikan opini saya bahwa kasus ini harus benar-benar diusut dengan tuntas, keran masyarakat yang berada di dompu, belum merasakan kesejahteraan terkait hak-hak yang mereka harus dapat kan, dan saya sebagai masyarakat dompu belum melihat kinerja yang memuaskan yang dilakukan oleh para anggota DPRD kabupaten dompu, segala janji yang dikampanye kan pada saat pemilukada belum ada yang terlialisasikan, terkait dana bansos serta dana aspirasi yanmg seharusnya didapatkan serta dirasakan oleh masyarakat sampe sekarang belum masyarakat rasakan, dana- dana untuk rakyat itu disalah gunakan oleh anggota-anggota DPRD ini untuk kepentingan pribadi para anggota dewan yang terhormat ini.

Mudah-mudahan para pihak yang mempunyai kepentingan untuk menindak lanjut kasus ini, dapat bekerja dengan cepat dan amanah karena ini merupakan hak-hak yang harus didapatkan oleh masyarakat, selain itu juga para anggota DPRD ini harus bertanggung jawab atas hal yang dilakukan serta memberikan kepastian kepada masyarakat kenapa hak-hak masyarakat ini belum di berikan, karena ini merupakan tugas dan tanggung jawab para anggota DPR yang merupakan wakil dari rakyat.




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline