Pada setiap momen mendekati Hari Raya, perbincangan seputar Tunjangan Hari Raya (THR) selalu menjadi sorotan utama di Indonesia.
Bagaimana tidak, THR merupakan kewajiban bagi perusahaan dalam memastikan kesejahteraan karyawan di tengah momentum sakral ini.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fenomena di mana sejumlah perusahaan tidak membayarkan THR kepada karyawan mereka menjadi topik hangat yang memicu beragam reaksi dan diskusi.
Faktor-faktor yang mendorong keputusan perusahaan untuk tidak membayarkan THR kepada karyawan bisa sangat bervariasi, mulai dari kondisi keuangan yang sulit, tekanan ekonomi global, hingga tantangan internal dalam industri.
Namun, satu hal yang menjadi fokus utama adalah kondisi aliran kas (cash flow) yang menjadi krusial bagi kelangsungan operasional perusahaan.
Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran THR karena adanya penurunan orderan atau produksi yang signifikan.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di sektor manufaktur seperti tekstil dan garmen, tetapi juga merambah ke sektor-sektor lain seperti retail dan pariwisata.
Di tengah persaingan global yang semakin ketat, banyak perusahaan terpaksa harus berinovasi untuk tetap bertahan, namun tidak semua upaya inovasi itu berbuah hasil positif.
Komunikasi antara perusahaan dan pemerintah menjadi penting dalam konteks ini. Namun, seringkali komunikasi yang optimal tidak terjalin karena berbagai faktor, termasuk keterbatasan akses dan kendala geografis.
Banyak perusahaan, terutama yang tidak memiliki serikat pekerja atau berlokasi di daerah terpencil, enggan atau kesulitan untuk melaporkan kondisi mereka kepada pemerintah.