Negara-negara yang gagal membayar hutang pinjaman adalah masalah yang menjadi perhatian internasional dalam beberapa dekade terakhir.
Salah satu kasus yang paling populer adalah penyitaan aset negara-negara oleh China, yang diduga terlibat dalam apa yang disebut sebagai "jebakan utang" atau "debt trap diplomacy."
Namun, apa sebenarnya yang terjadi di balik fenomena ini?
Istilah "jebakan utang" atau "debt trap diplomacy" merujuk pada praktik negara-negara yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi kepada negara-negara berkembang dengan iming-iming pinjaman besar dan proses pengajuan yang sederhana.
Namun, di balik penawaran yang menggiurkan ini, terkadang terdapat ketentuan yang sangat merugikan bagi negara peminjam.
Praktik ini dituduhkan terutama kepada China, yang telah memberikan pinjaman besar kepada sejumlah negara di seluruh dunia.
Bagaimana Modus Operandi Jebakan Utang Berjalan?
Negara-negara seperti China memberikan pinjaman berbunga tinggi kepada negara-negara berkembang, dengan iming-iming proyek infrastruktur yang besar dan proses pengajuan yang mudah.
Namun, bunga tinggi membuat utang hampir tidak mungkin dilunasi tepat waktu. Selain itu, kontrak pinjaman sering kali menguntungkan negara pemberi pinjaman.
Ketika negara peminjam tidak dapat membayar utangnya, mereka terpaksa melepaskan sebagian aset negaranya untuk digunakan sebagai kompensasi atas utang yang belum terbayar.
Ini adalah titik kritis yang membuat negara peminjam sangat rentan. Penyitaan aset ini menciptakan ketidaksetaraan yang besar dan memberi negara pemberi pinjaman pengaruh besar terhadap negara peminjam.