Politik adalah Sebuah Harga

Bolehkan saya berbeda pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bowo Sidik Pangarso anggota DPR dari fraksi Golkar, menurut KPK dari operasi yang dilakukan telah menyita uang Rp. 8 miliar yang terdiri dari pecahan Rp. 20.000,- dan Rp. 50.000,- di dalam 400.000 amplop, yang di masukan kedalam 84 kardus.

Dari penjelasan Basaria Panjaitan wakil ketua KPK, pada konferensi pers di Gedung KPK pada tanggal 28 Maret 2019, uang tersebut tidak ada kaitanya dengan pilpres 2019.

Memang disampaikan dan seperti di ketahui, Bowo Sidik Pangarso mencalonkan diri lagi sebagai anggota DPR dari Daerah pemilihan Jawa tengah II.

Seperti di jelaskan Basaria Panjaitan uang tersebut memang disiapkan Bowo Sidik Pangarso untuk serangan fajar pada pemilihan anggota legeslatif nanti.

Kalau menurut saya akan tetap ada kaitan uang ini dengan semuanya, pertama meminta memilih dirinya dalam kata lain mencoblos poto dirinya pada kertas suara nanti, kemudian di arahkan memilih partainya, dan terakhir diarahkan memilih presidennya, sangat susah buat saya untuk menerima penjelasan, kalau itu hanya untuk dirinya sendiri.

Namun sebagai masyarakat, walau suara saya tidak di wakili oleh Bowo Sidik Pangarso, saya berterima kasih kepada Komisi Pemberantasan Koropsi, ini menandakan betapa susahnya korupsi ini untuk di hilangkan, kasus Rommy belum selesai, muncul kasus Krakatau steel.tidak ada jera bahkan semakin menjadi.

Para wakil rakyat kita memang sering memberikan kejutan- kejutan, apalagi menjelang pemilihan seperti ini, namun kejutan-kejutan itu selama mereka mewakili rakyat, justru banyak kejutan-kejutan yang nyeleneh, mungkin perlu di buat paparan, priode lima tahun mereka menjabat, berapa peraturan dan perundangan yang berhasil mereka rumuskan, berapa persen untuk kepentingan masyarakat, berapa persen untuk kepentingan Pemerintah, sehingga masyarakat mengatahui, orang yang mewakilinya benar-benar mewakili dirinya di Parlemen. Tidak sekedar memerlukan suaranya setiap lima tahun sekali.

Selanjutnya, buat sebuah buku yang di keluarkan oleh DPR, yang memuat anggota-anggotanya yang berurusan dengan hukum, dengan kasus yang mereka sandang masing-masing, sebagai efek jera buat anggota yang lain.

Semua kasus yang ada sangat membuktikan biaya Politik di Indonesia tidak murah, semoga para pemilih sudah melihat calon-calon yang akan mewakilinya di Parlemen, pilih yang baik yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, karena apapun pilihan kita, itu tetap dimintai pertanggung jawaban di akherat kelak.