Bagi aliran pragmatisme hakikat dari kenyataan merupakan seluruh suatu yang dirasakan oleh manusia yang inti daripada kenyataan merupakan pengalaman yang dirasakan manusia. Sehingga pragmatisme lebih mencermati perihal yang bertabiat keaktualan serta berimplikasi pada penentuan nilai serta kebenaran, sebagaimana yang dikatakan oleh James," Dunia nyata merupakan dunia pengalaman manusia".
Idealiasme merupakan aliran dalam ilmu filsafat yang mengangap benak ataupun cita- cita selaku salah satunya perihal yang benar serta bisa dimengerti, hidup ataupun berupaya hidup bagi cita- cita bagi patokan yang sempurna serta aliran yang mementingkan fantasi buat membuktikan keelokan serta kesempurnaan walaupun tidak cocok dengan realitas. Dari uraian diatas bisa nampak gimana perbandingan menimpa polarisasi pemikiran serta aktualisasinya dalam perbuatan.
Momentum politic electoral jadi sangat pas buat memandang gimana penguasa( pejabat publik) mempunyai tendensi jadi idealis ataupun pragmatis. Visi misi diharapkan jadi produk yang mempunyai energi jual sehingga dengan terdapatnya selling point itu pejabat publik hendak nampak beda satu sama lain secara idiologis ataupun materi- materi strategis. Pejabat publik hendak tetap mengumbar visi misi pada sesuatu konteks pada tataran' sempurna' sehingga warga bisa memandang kapabilitas serta intensitas daripada pejabat publik tersebut. Bersamaan perkembangannya pejabat publik juga bisa dilihat tendensinya lewat operasionalisasi kebijakannya sebab dengan itu mereka dapat mempergunakan strategi- strategi buat menggapai tujuan daripada kebijakannya.
Idealisme serta pragmatisme merupakan 2 termin dengan metode pandang yang abstrak. Bagi aku, tidak seseorang juga dapat tidak berubah- ubah terhadap metode pandang yang stagnan dari waktu ke waktu. Dalam konteks pejabat publik wajib idealis perihal ini berimplikasi pada perbuatan pejabat publik dari dini perannya selaku penguasa hingga pada akhir masa bhaktinya wajib tidak berubah- ubah dalam memperjuangkan kepentingan publik yang jadi janji politiknya.
Idealisme seseorang pejabat publi wajib dimaknai selaku sesuatu komitmen yang jadi pegangan pejabat publik sehingga bisa jadi semangat yang bisa diteladani. Hendak namun idialisme pajabat publik cuma ialah perlengkapan buat menarik sokongan warga sebab pejabat publik tidak bisa mempertahankan prinsip- prinsip politik serta prinsip keadilan apalagi prinsip kejujuran. Ialah sesuatu aksiomatis untuk pejabat publik buat mempertahan kan letaknya sebaga idialis. Secara eksplisit ada pemikiran universal dimasyarakat kalau pejabat publik( penguasa) haruslah idialis serta warga harusnya merupakan pragmatis. Keadaan ini mempunyai kontravensi dikala posisi antar keduanya diganti, pejabat publik jadi pragmatis serta warga jadi idialis. Dikala pejabat publik menempatkan pragmatisme selaku konstruksi berpikirnya hingga pejabat publik tersebut hendak mengkontekstualkan kebijakan jadi suatu yang empirik sehingga memakai ilham serta kepercayaan instan buat memastikan kebenaran serta nilai.
Aku berpandangan ini hendak jadi positif dikala pejabat publik secara tidak berubah- ubah bisa mempertahankan suatu yang empiris dengan harapan kebijakan tersebut hendak lebih implementatif. Tetapi pragmatisme dari pejabat publik jadi tidak benar dikala pejabat publik tersebut berupaya buat membiasakan diri dengan kekuasaan yang mendominasi sehingga perihal ini bipendalis dengan aspek controlling daripada pejabat publik itu sendiri.
Pejabat publik hendak fleksibel dalam mengalami sesuatu kondisi serta tidak mempunyai patron yang jelas dalam kehidupan selaku penguasa. Perihal ini sangat beresiko untuk kredibilitasnya sebab warga hendak memandang tidak terdapat perihal yang dapat dipegang dari pejabat publik tersebut, juga dari pada itu pejabat publik tidak hendak mempunyai standing position dalam politik serta bermasyarakat sebab mengkaji suatu bersumber pada kondisi yang terdapat.
Pragmatisme bisa digolongkan ke dalam ulasan tentang arti kebenaran sehingga kebenaran berarti suatu yang terjalin pada ilham serta kebenaran merupakan suatu yang tidak statis serta tidak absolut, dengan demikian kebenaran merupakan suatu yang bertabiat relatif. Pada keadaan berikutnya merupakan gimana jadinya warga yang jadi idealisme, perihal ini sangat sulit dikonstruksikan pada tataran kolektif sebab, kebijakan yang dicoba oleh penguasa hendak diimplementasikan kepada warga secara langsung, serta warga bisa merasakan akibat langsung daripada kebijakan tersebut baik secara akibat positif ataupun akibat negatif. Sehingga warga hendak berupaya mengenali sesuatu problematika bersumber pada suatu yang empiris serta lebih menekankan rasionalisasi dari tiap kebijakan.
Warga idealis cenderung hendak menuntut lebih banyajk sebab mempunyai standar ekstetik, moral, sehingga hendak jadi kesemrautan dalam warga dengan seluruh tuntutan yang berasal dari warga serta tidak sanggup ditampung oleh penguasa. Warga idealias hendak memerlukana pendidikanuntuk memastikan nilai serta kebenaran sehingga mereka cenderun hendak kritis transformatif dengan mutu kepemimpinan.
Dikala itu terjalin hingga warga idealis hendak bersama- sama buat menghasilkan struktur sosial yang baru bagi prespektif mere. Perihal ini hendak berakibat negatif sebab hendak sangat menguji kapasitas kepemimpinan pejabat publik tetapi disatu sisi dengan order yang sebanyak itu mustahil bisa dilaksanakan oleh penguasa secara konsekuen.