Lagi, lagi, dan lagi pemerintah melakukan kebohongan publik. Bahkan kali ini kebohongan publik tersebut berskala internasional. Pemerintah mengklaim dirinya telah melobi pemerintah Malaysia, dan melakukan intervensi hukum Malaysia untuk membebaskan Siti Aisyah yang didakwa melakukan pembunuhan King Jong Nam.
Pemerintah sesumbar bahwa pembesan Siti Aisyah tersebut adalah hasil lobi politiknya. Sontak kabar tersebut ramai mengiringi pemberitaan kembalinya Siti Aisyah ke Ibu Pertiwi. Bahkan kabar lobi dan intervensi hukum Malaysia oleh pemerintah RI tersebut juga menjadi perbincangan publik Malaysia. Perbincangan pembebasan tersebut bahkan sampai ke telinga Perdana Menteri Malaysia Mahatir Mohamad.
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, mengatakan pembebasan Siti Aisyah yang didakwa membunuh Kim Jong Nam sudah mengikui aturan hukum yang berlaku, bukan hasil lobi pemerintah RI. Dia menambahkan, dirinya sama sekali tidak mengetahui jika telah terjadi negosiasi antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus ini.
Jelas klaim soal keberhasilan lobi politik RI terkait pembebasan warga negara ini akan mencoreng muka Indonesia di mata internasional. Kekuatan lobi politik RI seolah begitu tajam, tapi pada kenyataannya itu hanya lip service belaka, bahakan terkesan membohongi publik Indonesia.
Kekuatan lobi pemerintah terkait pembelaan warga negara menjadi sangat penting, pasalnya banyak warga negara Indonesia di luar negeri yang berjuang memperorel keadilan hukum di negara orang. Keberhasilan lobi politik dalam membebaskan Siti Aisyah seolah menjadi angin segar. Tapi sayangnya itu hanya kebohongan demi mendongkrak citra publik.
Harusnya pemerintah malu mengklaim apa keberhasilan yang bukan dihasilkan berdasarkan kinerjanya. Bahkan hal tersebut dapat memicu konflik regional dengan Malaysia, sebab pembebasan Siti Aisyah terkait intervensi hukum Malaysia.
Hal tersebut beda dengan apa yang dilakukan Prabowo Subianto saat membantu dalam pembebasan Wilfrida dari jeratan hukuman mati. Tapi perbedaannya Prabowo Subianto tidak sesumbar dan hal tersebut bukanlah hasil lobi diplomatik pemerintah. Tapi murni bagaimana seorang anak bangsa peduli pada nasib dan nyawa anak bangsa lainnya.
Jelas pemerintah harus belajar dari kerendahan hati seorang mantan Pangkostrad yang secara mandiri mau memperjuangkan agar anak bangsa mendapatkan keadilan ketika menjalani hukum di negara orang.
Pemerintah seharusnya memberi klarifikasi yang jelas mengenai bebasnya Siti Aisyah, agar tidak ada dusta di antara kita. Juga pemerintah tidak terus menerus melakukan pembohongan publik. Publik kini sudah cerdas tau mana yang fakta dan mana yang hanya pencitraan untuk mendongkrak citra demi memuluskan kekuasaan agar terus berlanjut.
Sumber: