Selamat pak Probowo, Rakyat Papua tidak butuh 'Transmigrasi' tapi butuh Guru.
Tanah Papua adalah salah provinsi yang tidak pernah damai, walaupun kelihatan damai. Selalu terjadi gejolak politik dimana banyak aktor bermain atas kepentingannya masing-masing disana. Gejolak semacam ini bagaikan benang kusut yang sulit diuraikan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Presiden berganti presiden masalah di Papua tidak pernah tersentuh dengan baik dan benar. Terkait dengan persoalan ini ada beberapa hal perlu diperhatikan oleh berbagai pihak. Pihak-pihak yang menurut hemat penulis yang perlu mengambil tanggungjawab dalam rangka penyelesaian persoalan Papua, yaitu:
- Pemerintah Pusat
Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat sering bertentangan kebutuhan orang Papua. Apalagi kebijakan dan program itu melampaui hak dan kewenangan yang diberikan dalam peraturan/Undang-undang otonomi khusus (Special autonomy) No.21 Tahun 2021 yang kini sudah berakhir. Namun, otonomi tersebut perpanjang menurut kehendak para aktor atas dasar interest pribadi atau golongan (self interest). Itu sebab, yang bertelinga dengarlah suara rakyat. Tidak semua kebijakan pemerintah pusat disalahkan, namun ada sebagian kebijakan merugikan rakyat Papua. Kita juga akui bahwa ada keseriusaan pemerintah pusat, misalnya oleh mantan Presiden Joko Widodo dengan cara meningkatkan jumlah kehadiran dia di tanah Papua, namun secara kualitatif tidak ada satupun persoalan yang mampu diselesaiakan. Misalnya, penyelesaian kasus-kasus yang terkait penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Papua. Belum selesaikan masalah pelanggaran HAM yang merupakan persoalan yang sangat krusial. Hal-hal tersebut belum selesaikan, sang presiden baru di negara ini membuat suatu program yang benar-benar memiliki dampak sama, dan nyatanya menyakiti hati rakyat Papua. Program tersebut adalah Transmigrasi. Ada pernyataan urgen dihati rakyat bahwa, apakah program transmigrasi adalah kebutuhan rakyat tanah Papua? Hal ini perlu direnungkan ulang oleh bapak Presiden. Atau jangan-jangan program itu justru menjadi masalah bagi rakyat di tanah Papua. Papua tidak butuh pemindahan manusia seperti jaman kolonial. Orang Papua butuh pendidikan, butuh martabat (dignity) dihargai bukan pemindahan manusia dari pulau lain masuk ke tanah Papua atasnama program Nasional.
Terkait dengan itu, menurut banyak pengamat dan juga aktifis, Program transmigrasi yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam kepemimpinan bapak presiden Prabowo Subiyanto bukanlah solusi bagi masyarakat Papua, namun hal ini justru menjadi persoalan baru bagi masyarakat Papua. Terkait dengan hal itu, mucul banyak protes oleh rakyat di tanah Papua mulai dari mahasiswa, aktifis perempuan, aktifis lingkungan hidup, aktifis pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Mereka meminta bahwa kami di Papua tidak butuh transmigrasi tetapi kami membutuhkan guru. Dalam beberapa orasi menyampaikan seperti dijelaskan diatas. Itu artinya, bahwa masyarakat Papua tahu diri dan sadar bahwa gurulah menjadi jawaban atas persoalan-persoalan yang terjadi di tanah Papua. Maksudnya manusia Papua akan cerdas, bila guru-guru berkualitas didatangkan. Bukan transmigrasi yang tidak memiliki kapabilitas dan intelektual yang memadai. Hal tersebut akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan juga pusat. Atau ibarat pemindahan sampah dari satu tempat ke tempat lain.(Red-maaf). Tentunya program tidak menyelesaikan segala persoalan di tanah Papua.
Itu sebabnya, perlu dibatalkan atau difikirkan ulang program transmigrasi demi kebaikan bersama dan sebaliknya kirimlah guru berkualitas sebanyak mungkin agar orang Papua dicerdaskan melalui pendidikan. Selain itu, perhatikan pendidikan bagi anak-anak Papua terutama penyiapan Sarana dan Prasarana, penyiapan sumber Daya manusia (SDM), pengembangan lifeskill, seperti hard skill maupun solf skill anak-anak muda Papua agar mereka semakin cedas dan berpendidikan. Pada gilirannya mereka akan jadi mandiri dan juga program seperti ini akan menurunkan hal-hal yang berhubungan dengan kriminalitas dan pembangkangan terhadap program pemerintah. Buatlah program yang benar-benar menentu kebutuhan dasar rakyat Papua. Semua itu dilakukan atas dasar kajian akademik, bukan bermuatan politis.
- Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten diseluruh Tanah Papua
Pemerintah daerah di tanah Papua diharapkan pro-aktif melihat berbagai persoalan yang terjadi diseantero tanah Papua. Terutama penolakan-penolakan rakyat terhadap program pemerintah pusat seperti 'Program Transmigrasi'. Hal ini perlu dikaji ulang oleh pemerintah daerah, mengapa penolakan itu dilakukan oleh masyarakat? Jalan terbaik yang perlu dilakukan adalah menampung protes-protes rakyat melalui pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun kabupaten/kota. Setelah mengundang akademisi, lalu melakukan kajian ulang tentang dampak-dampak positif maupun negatif bagi rakyat Papua, kemudian sampaikan ke pemerintah pusat sebelum program tersebut diesekusi di tengah rakyat. Setelah lakukan kajian akademik, kemudian diajukan ke pemeritah pusat untuk merubah program dan niat baik dimaksud.
Program yang perlu ditawarkan adalah menambah postur anggaran (APBN) lalu mengangkat seluruh anak-anak Papua lulusan 'sarjana' dari berbagai perguruan di tanah Papua, kemudian biayai mereka dengan menggunakan APBN yang direncanakan oleh presiden dan para pembantunya. Kemudian menempatkan mereka dengan Program Sarjana masuk Kampung. Program Sarjana masuk kampung adalah salah satu menurut hemat penulis cocok untuk disusun program dan syntaksnya.
- Peranan Tokoh Agama dalam membangun Tanah Papua
Ada suatu hal yang menarik di tanah Papua, yaitu bagaimana peran rohaniawan dalam pembangunan bangsa. Untuk membangun tanah Papua sangat dibutuhkan peranan tokoh agama. Begitu juga, untuk mengatasi konflik sosial-politik ditanah Papua. Disini dibutuhkan peran rohaniawan. Mengapa peran para rohaniawan sangat penting dalam mengatasi konflik di Papua? Perlu diketahui bahwa orang Papua lebih percaya pada rohaniawan daripada pemerintah. Ini sebatas satu variabel. Karena, Tanah Papua dibangun sudah hampir satu abad oleh para penginjil daripada pemerintah yang masuk belakangan. Hal ini sesungguhnya menjadi kekuatan (strenght) bagi pemerintah dalam rangka membangun tanah Papua. Ketika mau membuat program untuk kebaikan dan kebutuhan rakyat semestinya melibatkan rohanian, karena para rohaniawanlah yang memiliki basis masa besar dilapangan. Mereka tahu tentang pergumulan, kegundaan, kebutuhan rakyat di tanah Papua. Mintalah pendapat mereka, karena mereka tahu apa yang difikirkan oleh rakyat sebagai jemaat (jama'ah).
Dibawah ini beberapa solusi alternatif lain yang perlu pemerintah fikirkan, yaitu:
- Transmigrasi Lokal bukan Transmigrasi dari daerah lain.
Program transmigrasi yang dibuat oleh presiden ini barangkali baik, tetapi bukan tepat sasaran. Sebaiknya bukan penduduk dari luar ditransmigrasikan ke tanah Papua tetapi buatlah program transmigrasi lokal-Papua. Program transmigrasi lokal ini sangat penting karena ada beberapa alasan logis, yaitu (1) orang-orang yang akan jadi transmigran adalah orang Papua yang trampil, artinya mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang mumpuni, (2) anak-anak Papua tersebut tidak perlu beradaptasi dengan lingkungan lagi, karena mereka berasal dari tanah Papua sehingga secara psikologi dapat diterima dengan baik ditanah Papua. (3) mereka merasa diterima dalam negara, bukan dianaktirikan karena mereka tahu bahwa mereka dibiaya oleh negara dalam program pemerintah pusat. Program transmigrasi lokal ini akan berdampak secara signifikan bagi keadilan sosial dan pengangkatan human dignity and memiliki dampak jelas dalam sosial benefit dan sosial value.
- Meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara penambahan biaya khusus untuk pendidikan
Peningkatan kualitas manusia Papua menjadi prioritas melalui pembagian porsi anggaran. Sering secara angka dimunculkan oleh pemerintah 20% -30% bahkan lebih namun realitasnnya tidak berdampak apa-apa pada peningkatan kualitas manusia. Barangkali penerapannya menjadi tanda tanya besar oleh masyarakat yang memahami tentang sistem pemerintahan. Oleh karena itu, hal semacam ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat dalam regim Prabowo dan Gibran. Hal yang perlu dilakukan oleh presiden bukan memindahkan manusia dari pulau lain ke tanah Papua, seperti sistem kolonial Belanda dulu. Transmigrasi yang didengung-dengungkan oleh pemerintah baru bukanlah solusi bagi rakyat ditanahPapua, namun justru sang presiden memindahkan masalah besar di Papua. Sebaiknya, bangun dan biayai perguruan-perguruan yang berkualitas dengan Dana APBN dan sistemnya diatur rapi agar hasilnya terukur dan membawa manfaat bagi rakyat. Setelah itu perlu diperhatikan kesejahteraan bagi guru dan dosen dan selain itu bekerja melalui dinas dan kementrian terkait demi suksesnya program pendidikan. Jikalau dibiayai dengan dana yang besar tentu dikawal juga dengan ketat. Diberi reward dan punishment bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang melaksanakan tugas pembelajaran melalui dinas Pendidikan agar program Pendidikan berjalan dengan baik dan terukur.