Guru Korupsi - Biaya Sekolah Mahal

Pendidikan merupakan hal paling penting bagi pembangunan bangsa, apa yang terjadi bila guru pun "korupsi" ? Pengalaman saya sejak SD menyatakan bahwa biaya buku selalu menghantui pengeluaran semesteran. Saudara saya yang merupakan sales buku pelajaran selalu mengeluhkan beberapa guru yang mematok imbalan agar membeli bukunya. Bukan sekedar barang biasa, imbalan yang diminta adala sebuah MOBIL 200 JUTAAN dan bersedia membuat kontrak selama 3 tahun dengan nilai ratusan juta rupiah.
Buku pun SENGAJA dicetak per semester agar banyak penjualan yang dilakukan.
Dalam arti bahwa oknum guru/kepala sekolah ini membuat murid yang membayar cicilan mobil nya.
Jika ingin mengklarifikasi hal ini, tanyalah pada banyak sales buku pelajaran, mungkin mereka tidak langsung mengakui, untuk melindungi karir mereka.

SOLUSI:
Jika harga buku rata-rata 70.000, jumlah pelajaran 12 berarti perkiraan harga buku 840 ribu per semester.
Rata-rata siswa satu kelas adalah 30 orang, maka dihasilkan 25,2 juta rupiah per kelas per semester.
Lebih baik membeli 1 netbook dan 1 proyektor. senilai 6 juta rupiah yang bisa bertahan 3 tahun bila pemakaian tidak sembarangan.

Bila siswa tetap membeli buku maka total penjualan buku satu kelas selama tiga tahun bisa 302,4 JUTA RUPIAH !!! Untuk satu kelas, Belum lagi bila banyak kelas. Wajar bisa beli satu mobil. Tapi siswa bukan sapi perah.
Untuk perubahan kurikulum juga tidak perlu banyak biaya , karena tinggal upload dan download materi pelajaran. Bahkan ganti kurikulum setiap semester menjadi mungkin dilakukan.

Solusi ini bisa dilakukan bertahap dari SMA dulu, karena lebih dewasa dan siap menerima perubahan.
Kemudian alternatif lain adalah: Pembelian hak cipta sebuah buku (seperti BSE) kemudian mewajibkannya kesemua sekolah untuk dicetak sendiri di percetakan terdekat untuk menekan biaya.

Pembelian yang melibatkan uang siswa maupun uang pemerintah harus melalui proses PENGADAAN BARANG DAN JASA, bila tidak ada ahli tersertifikasi, maka bisa menumpang pada panitia pengadaan pemerintah daerah.
Hai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah, dengarlah suara kami.

Saya kebetulan tidak mempunyai akses untuk membuat hal ini menjadi nyata, tetapi saya berharap pada pembaca yang bergelut pada bidang ini. Terimakasih, mohon maaf bila ada kesalahan.