Tren dan tantangan dalam mencapai representasi gender yang seimbang di lembaga-lembaga politik, serta peran pemimpin perempuan dalam kebijakan dan diplomasi. Isu kesetaraan gender di dunia politik adalah topik yang terus diperdebatkan dan menjadi perhatian global. Isu kesetaraan gender di Indonesia ini telah menjadi topik yang terus diperjuangkan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan perspektif gender serta menjadi bagian penting dalam gerakan gender di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dalam konteks demokratisasi, meningkatnya partisipasi politik perempuan, representasi yang lebih baik, dan akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai demokrasi yang berarti di Indonesia. Konsep bahwa politik bukanlah domain perempuan telah lama menjadi kendala yang efektif dalam menghalangi partisipasi mereka.
Salah satu aspek utama yang menghalangi partisipasi mereka dari kesetaraan gender di politik adalah kurangnya keterwakilan perempuan dalam posisi kekuasaan dan pengambilan keputusan. Meskipun perempuan telah membuat kemajuan representasi yang lebih baik, dalam memasuki politik, namun masih ada ketidakseimbangan yang signifikan antara jumlah perempuan dan laki-laki yang menjabat sebagai pejabat politik.
Ada berbagai permasalahan struktural yang menghalangi partisipasi perempuan dalam politik, termasuk stereotip gender, norma sosial, sistem politik yang tidak mendukung, dan akses terbatas terhadap sumber daya dan pendanaan politik. Sehingga menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan di antara perempuan dan laki-laki, yang berujung pada marjinalisasi dan pengucilan perempuan dari kehidupan politik formal.
Untuk mengatasi ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam politik. Pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang kesetaraan gender dalam politik merupakan kunci untuk mengatasi masalah ini. Meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang memengaruhi perempuan secara khusus dalam politik, serta memberikan akses yang sama terhadap pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan, sehingga dapat membantu meningkatkan partisipasi mereka dalam politik. Diharapkan bahwa upaya ini akan mengubah pandangan budaya patriarki dalam masyarakat, sehingga kesempatan terpilihnya pemimpin politik perempuan akan setara dengan kemungkinan terpilihnya pemimpin politik laki-laki. Hal ini akan memajukan kesetaraan gender dalam politik dan juga berpotensi untuk membantu dalam upaya pemberantasan korupsi.
