Lingkaran Survei Indonesia (LSI) kemarin kemarin merilis hasil survei tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden penantang Jokowi dengan simulasi tiga nama calon presiden yaitu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Berdasarkan hasil jajak pendapat LSI itu, duet Prabowo Subianto-Gatot Nurmantyo dianggap penantang terberat Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.
Dalam simulasi capres Prabowo, elektabilitas tertinggi mantan Danjen Kopassus itu tercapai jika didampingi Gatot Nurmantyo. Pasangan ini mampu mendapatkan elektabilitas 35,6 persen. Jika dipasangkan dengan Anies Baswedan, elektabilitasnya di angka 19,6 persen.
Namun, jika melihat latar belakang keduanya yang sama-sama berasal dari militer, duet Jenderal ini akan menemui jalan buntu.
Pasangan ini akan mudah dilawan oleh siapa pun nanti pesaingnya. Akan muncul isu militer, bahkan bisa diisukan militerisasi.
Menurut Pengamat Politik Emrus Sihombing, hasil survei LSI tidak bisa dijadikan tolok ukur mutlak, sebab hal itu adalah potret sesaat. Selain itu, tingkat elektabilitas Prabowo-Gatot di angka 35 persen masih rawan untuk bisa dijadikan dasar pasangan itu maju di Pilpres mendatang.
Dari sisi partai pendukung, duet Prabowo-Gatot juga sulit tercapai. Meski Prabowo sudah pasti bakal didukung penuh Partai Gerindra, Gatot bukan berasal dari kalangan partai politik. Situasi ini otomatis akan memperlebar potensi konflik di kalangan partai koalisi Gerindra.
Seperti diketahui, Gerindra belum memadai jumlah suara. Partai mana yang mau mendukung Prabowo-Gatot?. PKS misalnya mewacanakan akan mengusung Anies atau sembilan kadernya yang diajukan. PAN juga kita ragukan juga karena Amien Rais mengajukan diri untuk menjadi calon.
Belum lagi jika PAN malah merapat ke Jokowi, karena hingga saat ini masih ada kader PAN yang duduk di kabinet Jokowi.
Sementara Partai Demokrat juga kecil kemungkinan mendukung Prabowo-Gatot karena ada AHY, di samping AHY juga sulit dipasangkan dengan Prabowo karena sama-sama militer.
Sehingga komunikasi politik yang dibangun akan membutuhkan energi yang luar biasa, untuk medapatkan dukungan dari partai politik. Karena partai politik, pasti bicara politik, politik pasti bicara kepentingan.