Akhir-akhir ini media massa rame-rame menolak usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD. Media-media itu menyatakan bahwa pilkada oleh DPRD akan mengingkari demokrasi dan menyuburkan korupsi. Mungkin benar dasar argumentasi yang disampaikan oleh media-media massa itu, tentu saja dengan meminjam pernyataan dari pengamat, praktisi politik yang menolak pilkada oleh DPRD.
Tapi benarkah dasar penolakan media massa terhadap usulan pilkada oleh DPRD itu karena sebuah niat tulus untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia? Apakah penolakan itu tidak terkait dengan potensi hilangnya pendapatan dari iklan politik?
Marilah kita lihat data dari website www.iklancapres.org berikut ini. Total biaya iklan capres di media massa hanya di lima kota saja (Banjarmasin, Medan, Surabaya, Jakarta dan Makassar) mencapai Rp123,54 miliar. Dari ratusan miliar itu, iklan capres di televisi mencapai Rp117,04 miliar, radio mencapai Rp1,09 miliar, media cetak, Rp5,22 miliar. Dalam pilkada tentu iklan politik itu juga ada di media massa-media massa besar itu.
Kita berharap media-media massa benar-benar tulus menolak Pilkada oleh DPRD.