Rakernas PDIP kali ini semoga saja tidak menjadi ajang 'pamer' kekuatan. Bagaimana tidak, disaksikan begitu banyak pasang mata, Megawati Ketua Umum PDIP dengan terang-terangan dan telak 'menyerang' beberapa kebijakan pemerintah saat ini (Jokowi). Termasuk juga menyangkut BUMN, ini tentu tidak lain bicara tentang keberadaan Rini Soemarno.
PDIP kita semua tau belakangan in bersuara sangat gencar agar supaya Presiden Jokowi mencopot (mengganti) Rini Soemarno dari jabatannya sebagai Menteri BUMN.
Dalam pidatonya Megawati mengulang lagi tentang kegelisahannya. Menurutnya, BUMN saat ini hanya dianggap atau dijalankan dalam terang perspektif bisnis semata, padahal mestinya masih bisa dikelola dengan standard yang lebih baik, untuk kepentingan kesejahteraan rakyat banyak.
Apapun alasan dibalik gencarnya tuntutan PDIP, banyak pihak tentu paham betul betapa empuk dan bergizinya posisi kementerian BUMN itu. Tempat basah. Tempat 'paling dicari'. Anda salah pasang orang di situ, negara ini bisa bangkrut.
Lantas kemudian kita juga dipertontonkan sikap tegas dan kepribadian yang kokoh dari Jokowi. Dengan lantang berulang kali ia mengatakan bahwa mengganti menteri adalah hak prerogatif Presiden. Titik. Sejatinya tidak boleh ada intervensi dan tekanan atau desakan apapun dari partai politik atas hak prerogatif Presiden tersebut (dalam hal merombak kabinet).
Mestinya PDIP sadar betul bahwa mereka itu adalah partai pendukung pemerintah, bukan sebaliknya. Jokowi betul adalah kader mereka, tetapi tetap saja tidak boleh direcoki dan dipaksa untuk ini dan itu mengikuti keinginan partai semata.
Kalau Jokowi berhasil dalam pemerintahannya, bukankah ini juga akan menjadi penilaian masyarakat bahwa PDIP itu sukses. Ini akan berimbas pada pemilihan tahun 2019 nanti, tentu saja.
Nah, kalau selama ini PDIP justru menampakkan diri dan bergeliat tidak sebagai partai pendukung pemerintah lalu apa kemudian yang mereka cari?
Jokowi memang harus menghormati Megawati sebagai Ketua Umum Partai, namun serempak Megawati juga harus menghargai dan menghormati Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Jangan Kemudian Presiden diperlakukan sebagai kader, yang bisa diatur-atur semau gue.
Rakernas PDIP mestinya menjadi sarana penyatuan visi misi antara pemerintah dan partai pendukung. Kesempatan PDIP untuk mendulang semakin banyak suara pada tahun 2019 nanti. Tetapi kalau mereka terus merongrong pemerintah dan bukannya menolong, itu berarti PDIP pada akhirnya akan dinilai salah memajukan calon Presiden tahun lalu. Iyalah wong Jokowi adalah calon tunggal mereka, kok kemudian malah nggak didukung sih? Kira-kira seperti itu.
PDIP memang kelihatannya adalah sebuah partai yang memiliki kekuatan luar biasa dalam hal pemahaman, kepatuhan dan bonding sangat kuat kepada ideologi tunggal Soekarnoisme yang rupanya tak lekang dan tak pudar dimakan zaman.