Beberapa waktu lalu, masyarakat Jakarta tengah merayakan lahirnya sebuah inovasi terbaru dalam bidang transportasi. Tepatnya pada tanggal 24 Maret 2019, Presiden Joko Widodo telah meresmikan transportasi publik MRT yang pertama di Indonesia. MRT adalah singkatan dari Mass Rapid Transit atau Angkutan Cepat Terpadu, yang menggunakan sistem kereta rel listrik.
Teknologi ini telah banyak digunakan oleh kota-kota besar di negara maju, karena terbukti efektif dan mampu memberikan kenyamanan pada penggunanya. MRT diyakini sebagai sebuah solusi tepat untuk mengatasi kepadatan aliran lalu lintas warga kota yang sangat tinggi.
Hal ini menjadi penting dikarenakan kehidupan dan aktivitas ekonomi sebuah wilayah ditentukan oleh seberapa mudah mobilitas dan akses perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat menuju berbagai tujuan dalam kota tersebut.
MRT termasuk ke dalam kategori kereta yang dapat dioperasikan secara otomatis. Dengan kata lain, kereta ini tidak membutuhkan seorang masinis untuk bisa beroperasi dengan baik. Kereta mampu melaju dengan kecepatan hingga 100km/jam.
Dengan segala kecanggihan teknologi dan kemudahan yang ditawarkan, tentu MRT bukanlah sebuah proyek yang mudah. Proyek ini membutuhkan pengembangan dan pembangunan dalam kurun waktu yang cukup lama. Selain itu, biaya yang dibutuhkan juga tidak sedikit, melainkan mampu mencapai jumlah hingga puluhan triliun rupiah.
Pembangunan MRT di Jakarta telah melalui berbagai pertimbangan dan tantangan yang cukup rumit hingga akhirnya bisa terealisasikan. Proyek ini dilatarbelakangi oleh kondisi Kota Jakarta sebagai Ibukota Indonesia yang memiliki jumlah penduduk mencapai 9 juta jiwa.
Diperkirakan bahwa hampir separuh dari total jumlah penduduk Jakarta menempuh perjalanan pulang pergi ke dan dari kota setiap hari untuk bekerja, bersekolah, dan beragam aktivitas lainnya.
Kondisi ini tentu akan menimbulkan masalah kemacetan yang luar biasa, dimana masyarakat Indonesia dikenal lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum.
Terhitung sejak tahun 1980 telah dilakukan berbagai studi umum dan khusus untuk menelaah terkait kemungkinan sistem MRT di Jakarta. Namun terjadinya krisis ekonomi dan politik di tahun 1997-1999 membuat wacana ini sempat tertunda. Setelah sempat berencana untuk melibatkan sektor swasta BOT pada proyek ini, pada akhirnya MRT diusulkan sebagai skema program yang didanai oleh pemerintah.
Proyek pembangunan MRT Jakarta merupakan hasil kolaborasi yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI dengan pembagian 49% Provinsi dan 51% Pusat.
Dimana sumber pembiayaannya didukung oleh dana pinjaman dari Pemerintah Jepang yang dijembatani oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Perkiraan nilai pembangunan untuk fase satu sudah mencapai Rp 14,2 Triliun.