Demokrasi Di Indonesia
Demokrasi yaitu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan kewajiban dan hak serta perlakuan yang sama untuk semua warga negara.Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multicultural. Karena masyarakat Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya, yang telah ada bahkan jauh sebelum negara Republik didirikan.
Dengan kenyataan tersebut maka masyarakat Indonesia disebut dengan masyarakat multikultural. Istilah dari multikultural itu mengacu terhadap kenyatan keanekaragaman kultural. Sedangkan dengan istilah multikulturalisme itu mengacu terhadap tanggapan normatif atas fakta tersebut.
Multikulturalisme itu menuntut atas adanya pengakuan pada suatu otoritas kebudayaan dari suatu kelompok tertentu pada kehidupan bernegara. Kenyataan bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang multikultural yang masih terus dipertahankan baik pra maupun paksa negara Republik Indonesia berdiri.
Pendirian Negara Republik Indonesia berdasar pada revolusi nasional yang telah menghasilkan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Tetapi revolusi nasional ini tidak serta merta mengalami proses asimilasi kebudayaan menjadi kebudayaan nasional.
Sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia, Indonesia telah menganut system demokrasi. Tetepi demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia ini mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian. Pada tahun 1950 -- 1959 Indonesia telah menganut system demokrasi parlementer yang menempatkan Presdien Menteri sebagai kepala pemerintahannya.
Dan pada tahun 1959 -- 1966 Indonesia juga telah menganut system demokrasi terpimpin yang memusatkan semua keputuan dan pemikiran kepada kepala negara yakni Presien Soekarno. Serta pada era baru yang bertepatan pada tahun 1967 -- 1998 diwujudkan konsep demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berdasar pada asas gotong royong dan juga kekeluargaan.
Sesudah orde baru, system demokrasi pada era reformasi mengarah pada demokrasi liberal yang memberi kebebasan individu yang terutama pada hal hak -- haknya yang sebagai manusia, warga negara dan juga individu. Maka dengan kenyataan tersebut salah satu ukuran dalam kesuksesan demokrasi yaitu penegakan Hak Asasi Manusia.
Masyarakat multicultural di Indonesia secara normatif telah diberikan suatu ruang ekspresi kebudayaan, serta mendapat hak komunitas budaya dan mendapatkan jaminan pengembangan atau pemajuan kebudayaan dari negara. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia tidak hanya menjamin kebebasan individu, tetapi dengan konteks sosio kultural dan historis juga membentuk kelompok -- kelompok inklusif yang telah dijamin atas hak -- hak tradisionalnya.
Kesadaran atas kekayaan budaya pada masyarakat multikultural Indonesia, mendorong terjadinya atau lahirnya suatu kebijakan untuk melindungi, melestarikan serta mengembangkan atau memajukan kebudayaan yang ada di Indonesia.
Demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang berbudaya dan mengakar pada kenyataan masyarakat yang multikultural. Kenyataan ini diwujudkan pada pemberian hak -- hak komunal yang berbasis dengan kebudayaan.