Birokrasi dan regulasi merupakan elemen utama dalam kebijakan publik yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Dalam pemerintahan mendatang, Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar terkait struktur birokrasi yang dinilai terlalu "gemuk" dan berpotensi menjadi pemerintahan "lame duck" akibat lambannya pengambilan keputusan dan kurangnya koordinasi. Reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi menjadi keharusan agar tata kelola pemerintahan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Birokrasi Gemuk dan Tantangan Efektivitas Pemerintahan
Salah satu sorotan utama terhadap birokrasi Prabowo adalah besarnya jumlah kementerian dan jabatan pemerintahan. Kabinet yang terlalu besar berisiko memperumit koordinasi, memperlambat pengambilan keputusan, serta menciptakan inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Banyaknya aktor dalam struktur birokrasi juga dapat meningkatkan potensi konflik kepentingan, yang berujung pada kebijakan yang tidak sinkron.
Selain itu, pemerintahan "gemuk" sering kali berujung pada birokrasi yang kurang adaptif dan sulit melakukan inovasi. Dengan begitu, efektivitas pemerintahan bisa menurun, terutama jika tidak ada mekanisme kontrol yang jelas dalam pengambilan kebijakan. Jika tidak segera diatasi, hal ini berpotensi membuat pemerintahan Prabowo menjadi "lame duck," yaitu pemerintahan yang lemah dan kurang efektif dalam menjalankan mandatnya.
Regulasi yang Lebih Sederhana dan Adaptif
Regulasi yang baik seharusnya tidak membebani masyarakat dan dunia usaha, melainkan memberikan kepastian hukum serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dengan birokrasi yang besar dan berlapis-lapis, ada risiko bahwa regulasi akan semakin kompleks dan tumpang tindih. Omnibus Law yang sebelumnya diusung pemerintahan Jokowi dapat menjadi salah satu pijakan dalam menyederhanakan aturan, tetapi implementasi yang lebih efektif dan terkoordinasi tetap dibutuhkan.
Tantangan lainnya adalah resistensi dari berbagai pihak terhadap penyederhanaan regulasi, terutama dari kelompok yang memiliki kepentingan dalam status quo. Oleh karena itu, Prabowo perlu memastikan bahwa reformasi regulasi dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai sektor agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif tetapi juga inklusif.
Solusi untuk Birokrasi yang Lebih Efektif
Untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif dalam pemerintahan Prabowo, beberapa langkah dapat diterapkan:
Evaluasi dan Perampingan Struktur KabinetPemerintahan perlu mempertimbangkan efisiensi dalam struktur birokrasi. Mengurangi jumlah kementerian atau menggabungkan fungsi-fungsi yang tumpang tindih dapat membantu mempercepat pengambilan keputusan.
Digitalisasi Administrasi PublikPemanfaatan teknologi dalam birokrasi dapat mengurangi proses yang berbelit, meningkatkan transparansi, dan mempercepat layanan publik.