Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan. Namun akhir-akhir ini cukup menyita perhatian kita. PJJ tidak hanya terkait dengan metode, tetapi juga menyangkut platform yang digunakan.
Kepastian informasi terkait PJJ sudah diberikan oleh pemerintah. Dikutip dari laman https://edukasi.kompas.com/, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyatakan bahwa pemerintah akan mempermanenkan platform PJJ, bukan metodenya. Ini artinya, kedepan jika situasi kembali normal, maka pembelajaran akan dilaksanakan seperti sedia kala.
Pada dasarnya di Indonesia sudah diterapkan berbagai metode dalam pembelajaran. Banyak yang menggunakan metode tatap muka, ada yang menggunakan PJJ, dan banyak juga yang sudah mulai dengan metode campuran antara tatap muka dan online (blended learning/hybrid learning). Pilihan metode dimaksud disamping dipengaruhi oleh karakteristik materi pembelajaran, dipengaruhi juga oleh situasi dan kondisi.
Untuk karakteristik mata pelajaran dan materi yang sesuai, metode tatap muka akan menjadi pilihan tepat. Begitu pula dengan PJJ, dalam ancaman pandemi ini akan menjadi pilihan terbaik. Dalam kondisi normal, pada abad ke-21 diperlukan pembelajaran yang memadukan tatap muka dan online. Pemilihan ini pun harus disesuaikan juga dengan kebutuhan pembelajaran.
Tahun Pelajaran dan Tahun Akademik yang baru sudah di depan mata. Solusi yang mungkin saat ini adalah pemberlakuan PJJ, apalagi untuk zona yang dikategorikan kuning, oranye dan merah dalam sebaran kasus Covid-19. Jika situasi sudah normal, maka nanti dapat disesuaikan kembali.
Pemerintah telah menyatakan akan mempermanenkan platform PJJ. Sebagaimana kita ketahui bersama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki platform PJJ, sebut saja misalnya Rumah Belajar. Rumah Belajar dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Ketersediaan platform PJJ menjadi sangat penting, karenanya perlu dikelola dengan baik.
Selain pengelolaan yang baik, agar PJJ terlaksana dengan baik pemerintah harus memastikan beberapa hal berikut ini:
- Ketersediaan Akses Internet
Ketersediaan akses internet bagi pengguna PJJ adalah hal pokok. Jika akses internet tidak ada, bagaimana mungkin PJJ akan dilaksanakan. Pemerintah pun harus memahami dengan baik bahwa Indonesia tidak hanya terdiri dari kota-kota besar, tetapi lebih banyak pedesaan. Bahkan banyak juga yang jauh di pelosok. Apakah sudah ada jaringan internet disana?
Pemerintah juga harus memastikan peserta PJJ memiliki kuota internet. Meskipun dalam website tertentu telah diberikan akses gratis oleh operator penyedia layanan telekomunikasi, tetapi perlu juga digratiskan untuk akses informasi-informasi yang mendukung pembelajaran. Ini dilakukan agar pembelajaran lebih sesuai dengan karakteristik di satuan pendidikan.
- Ketersediaan Smartphone dan/atau Komputer
Penting bagi pihak pembuat kebijakan untuk memastikan peserta PJJ memiliki alat akses, baik bagi guru maupun peserta didik. Saat pandemi ini bahkan mengharuskan semua peserta didik untuk memiliki perangkat sendiri, demi keselamatan dan keamanan peserta didik dari ancaman penularan virus Covid-19.
- Kemampuan Literasi TIK Peserta Didik
Sebelum melaksanakan PJJ, harus dipastikan juga peserta didik dapat dengan mudah mengoperasikan perangkat yang mereka gunakan. Minimal, ada pihak keluarga yang membantu dalam kelancarannya. Selain kemampuan mengoperasikan perangkat, peserta harus memahami bagaimana cara mengkases dan mengirimkan informasi berupa tugas yang diberikan selama pelaksanaan PJJ. Untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi, tentu akan dituntut kemampuan yang lebih dari itu.
- Kemampuan Literasi TIK Guru