Aspek perekonomian merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Selain merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain, hal tersebut juga disebabkan karena manusia adalah makhluk ekonomi. Manusia sebagai makhluk ekonomi yaitu yang selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan yang ada dalam hidupnya dengan tujuan untuk mencapai kepuasan. Dalam memenuhi segala kebutuhannya di setiap harinya itu, manusia melakukan kegiatan ekonomi.
Tidak hanya manusia, seluruh negara di dunia pun tidak dapat terlepas dari aspek ekonomi serta persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hal tersebut. Baik negara maju maupun negara berkembang tentunya memperhatikan bagaimana kondisi perekonomian negaranya agar tercapai kehidupan masyarakat yang sejahtera.
Untuk negara berkembang, peningkatan kondisi ekonomi sangat penting dilakukan dengan tujuan agar taraf kesejahteraan masyarakatnya setara dengan taraf kesejahteraan masyarakat di negara maju. Hal tersebut disebabkan karena negara maju dinilai memiliki sistem perekonomian lebih maju dan modern dibandingkan negara berkembang, karena itulah kondisi perekonomian negara maju lebih baik dalam hal pengelolaan perekonomian negaranya.
Negara Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang juga terus berupaya dalam hal peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam aspek perekonomian negaranya seperti melakukan pembangunan negara secara optimal dan meminimalisir masalah-masalah yang akan terjadi berkaitan dengan aspek ekonomi seperti masalah pembiayaan dan lain-lain.
Perekonomian negara memiliki kaitan yang erat dengan pembiayaan atau pendanaan. Lebih jelasnya, dalam proses peningkatan perekonomian negara terdapat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah seperti melakukan pembangunan nasional.
Upaya-upaya tersebut tentunya memerlukan pembiayaan atau pendanaan dalam pelaksanaannya dan dalam hal ini dibentuklah anggaran dana. Tentunya hal tersebut saling berhubungan karena untuk melakukan kegiatan pembangunan dibutuhkan dana serta anggarannya agar pembangunan tersebut terealisasikan.
Tidak hanya itu, pembangunan akan berjalan dengan baik dan dengan adanya rincian anggaran dana yang jelas dan sudah dipersiapkan secara matang dan terstruktur sehingga tidak menimbulkan permasalahan ekonomi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pembangunan merupakan biaya atau dana yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan agar pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan baik.
Terkait dengan pembangunan nasional, Kabupaten Jember yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur juga melakukan strategi-strategi dalam rangka meningkatkan perekonomiannya. Salah satu contoh strateginya adalah Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto yang menargetkan investasi tahun 2022 sebesar Rp. 2,5 triliun. Target investasi tersebut merupakan upaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember.
Dengan target tersebut, seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan saling bahu-membahu untuk mendorong masuknya investasi ke Jember. bupati Hendy mengatakan bahwa semuanya harus bekerja secara kreatif, inovatif, dan produktif. Jangan hanya menunggu bola, tapi harus jemput bola. Bupati Hendy berpendapat bahwa Pemerintah Kabupaten Jember ini memiliki ribuan petak aset tanah yang tidak terpakai. Tanah yang tidak terpakai itu bisa disewakan ke investor untuk berinvestasi di Jember.
Dalam hal ini Bupati Hendy menerapkan metode kerja sama dengan pihak lain dalam memperoleh dana yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan, atau yang bisa disebut dengan pembiayaan pembangunan.
David N. Hyman (1993) mengatakan bahwa pembiayaan pembangunan merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari upaya-upaya pemerintah dalam rangka membiayai berbagai pengeluaran pemerintah sesuai fungsi yang diembannya terkait dengan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat, dimana dalam kegiatan penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah terjadi melalui proses politik dengan berbagai prosedur dan aturan yang berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan pilihan masyarakat.