Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan atau berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan banyak memperhatikan masalah-masalah pembiayaan pembangunan karena modal merupakan hal utama yang paling dibutuhkan saat akan melakukan atau memulai suatu pembangunan.
Di Indonesia sendiri lebih dari 80% penerimaan Negara Indonesia berasal dari pajak. Dalam normalnya APBN yang baik adalah penerimaan utama adalah dari pajak bukanlah dari penggelolaan sumber daya alam semata, karena salah satu fungsi dari pajak ialah stabilitas, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat di kendalikan.
Pajak sendiri ialah iuran yang wajib di bayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Manfaat dari pajak yang terkumpul tidak akan secara langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak karena pajak digunakan untuk kepentinagn umum bukan individual. Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".
Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pajak merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan pembangunan nasinal. Akan tetapi masih banyak masyaraka yang belum taat membayar pajak.
Alasan mayarakat tidak membayar pajak yang pertama yaitu kemauan masyarakat sendiri untuk membayar pajak masih sangat rendah, kemudian yang kedua masyarakat belum terlalu mengerti manfaat dari pajak yang akan digunakan dan disalurkan kemana, yang ketiga pengetahuan peraturan perpajakan yang tidak dimengerti semua orang membuat banyak orang acuh takacuh untuk membayar pajak.
Hal yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk menumbukan kepercayaan dan semangat membayar pajak masyarakat indonesia yaitu dengan memberikan sosialisasi mengenai alur pajak yang akan digunakan dan disalurkan kemana serta menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak. Jadi jika masyarakat taat membayar pajak yang akan didapatkan oleh masyarakat yaitu :
- Fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit.
- Pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan.
- Subsidi pangan dan bahan bakar minyak.
- Kelestarian lingkungan hidup dan budaya bahan bakar minyak.
- Dana pemilu
- Pengembangan alat transportasi massa dan lain sebagainya.
Dalam salah satu artikel kementrian keuangan menjelaskan bahwa uang belanja negara pada APBN 2020 sebesar Rp 2540,4 Triliun berasa dari :
- Penerimaan pajak sebesar 1865,7 T
- Penerimaan negara bukan pajak 367 T
- Hibah 0,5 T
- Pembiayaan 307,2 T
Dapat dilihat diatas jumlah pendapat negara yang paling banyak berasal dari pajak. Berikut penggunaan pajak dalam APBN tahun 2020 :
- Dalam belanja pemerintah pusat yaitu :
- pelayanan umum (Rp 475 T)
- pertahanan (Rp 131,2 T)
- ketertiban dan keamanan (Rp 162,7 T)
- ekonomi (Rp 406,2 T)
- perlindungan lingkungan hidup (Rp 18,4 T)
- perumahan dna fasilitas umum (Rp 30,4 T)
- kesehatan (Rp 61,1 T)
- pariwisata (Rp 5,1 T)
- Agama (Rp10,1 T)
- Pendidikan (Rp156,9 T)
- Perlindungan Sosial (Rp226,4 T)
- Dalam belanja daerah yaitu :
- Dana Alokasi Umum (Rp427,1 T)
- Dana Bagi Hasil (Rp117,6 T)
- Dana Alokasi Khusus Fisik (Rp72,2 T)
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Rp130,3 T)
- Dana Keistimewaan DIY (Rp1,32 T)
- Dana Otonomi Khusus (Rp21,42 T)
- Dana Insentif ke Daerah (Rp15 T)
- Dana Desa (Rp72 T)
Jika masyarakat mengetahui penggunaan dari pajak yang mereka bayarkan kemungkinan besar masyarakat akan mau untuk membayar pajak yang sifatnya wajib ini.
Lalu bagaimana dengan masyarkat Indonesia yang bekerja di uar negeri ? apakah mereka juga membayar pajak? Jawabannya ialah Ya. Pada tahun 2012, pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan wajib pajak yang memiliki pekerjaan di luar negeri yaitu Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-2/PJ/2009 tentang perlakuan pajak penghasilan bagi perkerja Indonesia di luar negeri.
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa wajib pajak warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri memiliki status wajib pajak apabila sudah bekerja selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.