Menurut (Atmadja, 2000) pembangunan ekonomi merupakan tahap mutlak, umumnya untuk Negara yang memiliki tingkat kesejahteraan masih rendah, yang akan dilewati suatu bangsa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat pada agar dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara industri di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output suatu perekonomian yang terjadi karena masyarakat menerima sumber daya baru atau ketika masyarakat belajar memproduksi lebih banyak dengan menggunakan sumber daya yang ada (Fair & Case, 2007) dan menurut (Hunt, 2007) peningkatan pada sektor tabungan dan investasi akan mengakibatkan pertumbuhan pada sektor ekonomi. Negara yang tidak mampu menghasilkan tabungan domestik yang dapat mencukupi biaya investasi berdasarkan sejarah akan mencari sumber dana dari Negara lain yang biasanya berupa utang luar negeri dan investasi dari luar negeri (Lin & Sosin, 2001).
Salah satu kebijakan ekonomi yang tidak berubah sejak pemerintahan Orde Baru hingga pemerintah AS adalah penggunaan utang luar negeri sebagai sumber dana pembangunan. Hal ini tergambar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika utang luar negeri terus meningkat setiap tahunnya. Pembubaran IGGI oleh Presiden Soeharto dan pembubaran CGI oleh Presiden SBY tidak memberikan dampak terhadap penurunan ULN, namun justru ULN yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan dengan semakin meningkatnya ULN maka tidak dapat dipungkiri bahwa ULN akan semakin meningkat.
Utang luar negeri meningkat dari tahun ke tahun, pembayaran pokok dan bunga terus berlanjut, begitu pula APBN. Kewajiban Negara untuk Membayar Angsuran Pokok dan Bunga Meskipun Negara dipaksa untuk melakukan upaya-upaya baru, jumlah tersebut tidak berarti cukup untuk membayar utang-utang lama pada setiap anggaran saat ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa situasi Indonesia saat ini berada dalam jebakan utang, dimana pemerintah yang berhutang terpaksa "gali lobang tutup lobang" pembayaran utang luar negerinya setiap tahun. Akibat tingginya pembayaran utang dan bunga, pemerintah terpaksa mengurangi alokasi dana pembangunan APBN, yang tentu saja memperlambat aktivitas perekonomian dalam negeri.
Pemerintah mengatakan Indonesia bisa melunasi utangnya karena utang dalam dan luar negeri terkendali. Pernyataan ini disampaikan karena rasio PDB Indonesia masih relatif stabil di kisaran 34,2%. Alasan mengapa negara Indonesia mampu melunasi utangnya dengan kecepatan sebesar ini adalah karena, di luar penerimaan pajak dalam negeri, output perekonomian Indonesia masih sangat tinggi. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa ketergantungan pada negara lain, seperti utang dan bantuan luar negeri, mempersulit pembangunan suatu negara. Demikian pula, beban utang yang tinggi dapat menyebabkan ketergantungan finansial pada negara, lembaga ekonomi, dan perbankan tertentu.
Sri Lanka adalah contoh bagaimana utang luar negeri dapat menyebabkan kebangkrutan suatu negara dan sekaligus mengubah arah kebijakan luar negeri negara tersebut. Beban utang negara yang berlebihan menyebabkan krisis ekonomi dan tidak mampu melindungi kepentingan nasional. Krisis ekonomi yang terjadi di negara ini telah memicu krisis politik. Contoh lain dari tingginya utang luar negeri yang menyebabkan krisis adalah Yunani pada tahun 2017.
Berbagai penelitian mengenai dampak utang luar negeri telah menarik perhatian banyak ahli. Suidarma dan Yasa (2021) menyatakan bahwa utang luar negeri berkontribusi dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dalam jangka panjang. Temuan ini memberikan alasan optimisme bahwa Indonesia mampu mengelola utang luar negeri sebagai sumber investasi dalam negeri. Kajian ini juga akan mendorong Indonesia untuk mempertahankan potensi perekonomiannya di masa depan.
Sebagian utang suatu negara berasal dari kreditor di negara lain. Kreditor asing ini mencakup pemerintah, lembaga keuangan internasional, atau lembaga komersial swasta. Di sisi lain, utang luar negeri juga dapat dilunasi oleh pemerintah, perusahaan swasta, lembaga swasta, atau perorangan. Utang dapat berupa uang yang dipinjam dari pemerintah asing, bank swasta, atau lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia atau IMF.
Dari segi jenisnya, utang luar negeri dapat dikategorikan menjadi tiga bagian.
1) Dana pembangunan resmi adalah pinjaman resmi lunak dengan kondisi yang biasanya diberikan kepada negara-negara berkembang melalui kerja sama bilateral atau dengan bantuan organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
2) Kredit Ekspor adalah pembiayaan melalui investasi dan modal yang disediakan dalam bentuk valuta asing atau rupiah. Bantuan kredit ini dikirim ke negara-negara bantuan dan eksportir. Biasanya, kredit ekspor bantuan luar negeri ini ditujukan untuk meningkatkan ekspor negara atau perusahaan swasta.
3) Pinjaman Swasta adalah pinjaman atau pinjaman dari bank asing swasta yang bersifat komersial. Berbagai bentuk pinjaman swasta ini dapat digunakan untuk meningkatkan ekspor tetapi juga dapat berupa obligasi atau surat berharga yang dibeli oleh orang asing.