Kendari - Camat Angata, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), Laanda Makati membantah tudingan dugaan pungutan liar (Pungli) berkedok pembangunan Kantor Camat Angata.
Dimana, tudingan tersebut dilontarkan Ketua Majelis Penyelematan Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPO-HMI) Cabang Konsel, Indra Dapa melalui pemberitaan di media massa beberapa waktu lalu.
Menurut Laanda Makati, tudingan MPO HMI Cabang Konsel tersebut, tak sesuai fakta. Sebab, selama ia menjabat sebagai Camat Angata, sejak terakhir dilantik pada 2022 lalu, dirinya tidak pernah melakukan ataupun memungut biaya terhadap Kepala Desa di Kecamatan Angata, dalam hal kepentingan pembangunan Kantor Camat.
Mestinya lanjut Laanda Makati, mereka melaporkan di kejaksaan ataupun di kepolisian, apabila mereka memiliki bukti yang kuat soal dugaan pungli yang diarahkan kepada dirinya.
"Saya dan staf saya di Kecamatan Angata, bingung juga dengan isu pungli ini, kan biasanya pungli ini ada penerima dan pemberi, tapi pertanyaannya siapa? Saya pun tidak pernah meminta, memungut uang dari kepala desa. Kalau semisal ada, silahkan buktikan, jangan berkoar-koar di media atau di sosial media (Medsos)," ujar dia kepada awak media ini, Kamis (30/5/2024).
Merasa dirinya telah dicemarkan namanya dan integritasnya sebagai Camat Angata, Laanda Makati akan melaporkan Ketua MPO HMI Cabang Konsel ke Polda Sultra terkait Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Sebab, menurut dia, Indra Dapa telah merusak nama baiknya dengan terus menerus menyebarkan informasi di medsos yang belum pasti diketahui kebenarannya.
Selain melaporkan Indra Dapa, ia juga akan mempolisikan salah satu wartawan di Konsel, serta melaporkan ke dewan pers terakit ketidakberimbangan dalam memuat sebuah berita. Pasalnya, sejak pemberitaan itu terbit, dirinya tidak pernah dihubungi dan ditemui oknum wartawan tersebut, guna memuat klarifikasi berita dugaan pungli tersebut.
Parahnya, oknum wartawan ini, tambah dia, bahwa yang bersangkutan begitu aktif membagikan postingan ihwal pungli yang dialamatkan kepada dirinya, dan bahkan membuat status yang cenderung menyerang pribadinya.
"Saya akan melaporkan ini ke Polda Sultra, dan saya ingin mereka buktikan, dimana letak saya melakukan aksi pungli, yang mereka sebut itu dilakukan di 24 Kepala Desa yang ada di Kecamatan Angata. Dan pastinya, yang memuat berita harus mempertanggungjawabkan, karena saya pikir unsur-unsur pemberitaan yang dimuat tidak sesuai kode etik jurnalis," jelasnya.