Pak Presiden Jokowi, sebesar apapun investasi ke Indonesia dan utang untuk membiayai APBN, Hal itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru akan membuat masalah baru yang lebih besar. Semakin besar jumlahnya, akan berbanding lurus dengan masalah yang ditimbulkannya
Dalam Kongres PDIP V di Sanur Bali hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, Presiden Jokowi menyampaikan paparan tentang kendala percepatan investasi diantaranya regulasi tenaga kerja yang tidak ramah investasi, ke depan akan dilakukan perbaikan iklim investasi.
Jokowi memberi contoh tentang kunjungannya ke Uni Emirat Arab, dan menggambarkan bagaimana negara Arab melakukan lompatan pembangunan yaitu dengan melakukan pembangunan SDM dan Reformasi pendidikan. Hal ini harus dilakukan mengingat kejayaan tambang, minyak, dan kayu telah selesai.
Pondasi Indonesia ke depan harus membuat SDM berkualitas yang unggul dan premium. Mampu menguasai Iptek, kreativitas dan inovasi. Titik awal pembangunan dilakukan dengan menjaga kesehatan ibu hamil, bayi, balita dan anak usia sekolah.
Diharapkan ke depan akan melahirkan generasi muda yang tidak hanya pintar tetapi juga mampu berkarya, tapi juga Pancasilais, toleran dan berjiwa gotong royong. Semangat dari para Founding Fathers harus mampu diterjemahkan ke zaman baru.
Tulisan di atas murni saya ambil dari slide paparan Jokowi dari panggung. Saya hanya menyusun ulang, tanpa melakukan penambahan dan pengurangan. Paparan tersebut saya ambil sebagai titik awal pemikiran saya.
1. Titik Awal Pemikiran
Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita renungkan berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Pertanyaan ini hanya mewakili beberapa masalah yang ada di negeri ini., terutama menyangkut kebijakan terkait investasi dan penerimaan negara.
- Apakah dengan adanya penurunan tarif Pajak Penghasilan, super deduction tax, sampai pembebasan Pajak Pertambahan Nilai akan mengundang investasi dan pasti meningkatkan ekspor sehingga mampu mengatasi masalah defisit transaksi berjalan?
- Apakah dengan peningkatan utang dan penambahan investasi akan menjamin adanya peningkatan modal di dalam negeri, akan menyelesaikan masalah. Apakah solusi instan yang harus diselesaikan jangka panjang ini tidak akan menambah masalah baru?
- Apakah dengan kemudahan dan insentif yang diberikan kepada pengusaha akan membuat mereka memarkirkan dananya di dalam negeri? Bagaimana menjawab adanya fenomena Special Purpose Vehicle yang dibuat oleh pengusaha untuk mensikapi peraturan perpajakan dan kemudahan bagi PMA?
- Apakah dengan menambah besarnya jumlah utang yang digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif akan membuat masalah ekonomi dan APBN kita menjadi lebih baik?
- Apakah dengan melakukan Reformasi Perpajakan, akan membuat penerimaan pajak tercapai dan tax ratio meningkat? Apakah Reformasi Perpajakan adalah jalan keluar masalah yang ada di Ditjen Pajak?
- Apakah dengan peningkatan pendapatan guru dan penambahan jumlah anggaran pada dunia pendidikan akan membuat kualitas SDM kita lebih baik, seperti yang Bapak harapkan? Dan untuk pertanyaan ini bisa kita jawab dengan sentilan Menteri Keuangan yang dilansir di laman Detik.com, bahwa anggaran jumbo sebesar 20% dari total APBN selama 10 tahun, sektor pendidikan Indonesia yang hingga saat ini belum memberikan dampak signifikan.
- Apakah rangkaian proses perbaikan di negara kita ini akan mencapai hasil seperti yang kita harapkan bersama?
2. Evaluasi Proses
Penerimaan Pajak yang tidak memenuhi target, sektor pendidikan belum memberikan dampak yang signifikan, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, investasi masih belum seperti yang diharapkan, kinerja BUMN yang memprehatinkan, perilaku korupsi politik dan birokrasi yang masih terus berjalan, kartel politik adalah sebagian potret hasil perubahan yang saat ini sedang berjalan.
Secara keseluruhan ada perubahan, tetapi jika perubahan yang seperti dalam bayangan Presiden Jokowi, sepertinya itu bagaikan menegakkan benang basah. Idealnya kemudahan kebijakan dan penambahan investasi akan berbanding lurus dengan hasil yang dicapai. Tetapi kenapa pembangunan, kecuali infrastruktur berjalan dengan sangat pelan.