Lihat ke Halaman Asli

Merza Gamal

TERVERIFIKASI

Pensiunan Gaul Banyak Acara

Gap Generasional dalam Debat Cawapres 2024

Diperbarui: 22 Januari 2024   10:12

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sumber gambar: Dokumentasi Merza Gamal

Dalam gelaran Debat Cawapres 2024 Kedua tadi malam (21 Januari 2024), panggung demokrasi Indonesia menjadi arena pemaparan gagasan pembangunan berkelanjutan oleh tiga calon wakil presiden (cawapres). Setiap cawapres menyoroti fokus dan pandangan unik mereka terkait isu-isu penting seperti pertanian, energi terbarukan, dan dampak lingkungan. Berikut adalah sorotan dari masing-masing cawapres:

  • Muhaimin Iskandar (Cak Imin): Cak Imin menonjolkan peran negara dalam proyek food estate, menyuarakan penolakan terhadap proyek tersebut karena dianggap merugikan petani, melanggar hak masyarakat adat, dan memicu konflik agraria. Poin pentingnya adalah penekanan pada desa sebagai "titik tumpu pembangunan" dan dorongan untuk melibatkan petani, nelayan, peternak, serta masyarakat adat sebagai bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Cak Imin juga mengkritisi penanganan krisis iklim yang dianggapnya tidak serius, sambil menawarkan upaya peningkatan energi baru dan terbarukan.
  • Gibran Rakabuming Raka: Gibran menyoroti program hilirisasi pemerintah dan merencanakan perluasannya ke sektor pertanian, maritim, dan digital. Ia melihat potensi besar Indonesia dalam nikel, timah, dan energi baru terbarukan, dengan target capaian hingga 3.686 gigawatt. Gibran mendorong kerja sama penta-helix, melibatkan pemerintah, badan usaha, universitas, masyarakat, dan media. Rencananya juga mencakup peningkatan ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah, reformasi agraria, peningkatan anggaran dana desa, dan pengembangan undang-undang masyarakat adat untuk mencapai keadilan.
  • Mahfud MD: Mahfud MD menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dalam pembuatan kebijakan, menetapkan empat tolok ukur: pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak turun-menurun. Ia menentang program food estate dan berkomitmen pada program "petani bangga bertani" serta "di laut kita jaya, nelayan sejahtera." Mahfud MD menyoroti pentingnya tidak merugikan lingkungan dalam kebijakan pembangunan.

Debat Cawapres Kedua juga membuka pembahasan tentang praktik pertambangan ilegal, perikanan ilegal, dan pembalakan liar di Indonesia. Menurut Mahfud dan Cak Imin, terdapat sekitar 2.500 tambang ilegal, sementara data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat 2.741 lokasi penambangan tanpa izin pada Desember 2023.

Cak Imin menyoroti dampak negatif dari bisnis tambang, termasuk hilirisasi yang merusak lingkungan dan kecelakaan. Gibran menyarankan pencabutan IUP perusahaan bermasalah sebagai solusi, namun Mahfud menilai urusan ini kompleks karena melibatkan banyak pihak.

Debat Cawapres 2024 Kedua membuka jendela pada kenyataan bahwa praktik pertambangan ilegal, perikanan ilegal, dan pembalakan liar masih menjadi isu serius di Indonesia.

Mahfud dan Cak Imin mengungkapkan keprihatinan mereka terkait situasi ini, merinci bahwa terdapat sekitar 2.500 tambang ilegal. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahkan mencatat 2.741 lokasi penambangan tanpa izin pada Desember 2023.

Cak Imin memperhatikan bahwa bahkan bisnis tambang legal pun membawa dampak negatif. Hilirisasi yang dilakukan secara ugal-ugalan merusak lingkungan, kecelakaan sering terjadi, dan dominasi tenaga asing menjadi kenyataan. Bahkan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Sulawesi Tengah, yang kaya akan sumber daya nikel, tidak selalu berdampak positif bagi rakyat setempat.

Gibran menyampaikan solusi sederhana: pemerintah harus mencabut izin usaha pertambangan bagi perusahaan bermasalah. Namun, Mahfud menanggapi bahwa urusan pencabutan IUP tidak sesederhana itu karena melibatkan banyak pihak. Apalagi jika memang usaha pertambangan bermasalh itu illegal (alias tidak berizin).

Dalam konteks ini, perlu dicermati bahwa penanganan masalah pertambangan ilegal bukan hanya tentang mencabut izin, tetapi juga memerlukan langkah-langkah hukum yang kuat dan penegakan yang tegas. Perubahan regulasi dan peningkatan pengawasan diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.

Pentingnya memberikan dampak positif kepada masyarakat lokal juga menjadi fokus. Hilirisasi yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu diimplementasikan, serta perluasan program pengolahan hasil tambang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Generasi Y vs. Baby Boomers sebagai Tantangan Etika dalam Berdiskusi

Hal lain yang menarik perhatian dalam Debat Cawapres adalah adanya gap generasional antara Generasi Y dan Baby Boomers sebagai tantangan etika dalam berdiskusi.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline