Bank telah lama menawarkan layanan pembayaran kepada perusahaan dan individu, tetapi dalam 20 tahun terakhir bukan hanya bank yang menjadi penyedia yang berdedikasi dan terspesialisasi. Pada tahun 2020, pendapatan pembayaran global mencapai $1,9 triliun. Selama dekade terakhir, individu dan pedagang e-commerce semakin mengadopsi layanan pembayaran. Sekitar setengah dari pertumbuhan baru-baru ini terjadi dalam pembayaran konsumen-ke-bisnis dan bisnis-ke-konsumen.
Di Amerika Utara dan Eropa, pembayaran digital berkembang sangat cepat, dua kali lipat tingkat pertumbuhan PDB di wilayah ini; di Asia, ekspansi terjadi lebih cepat. Ledakan jumlah transaksi digital adalah bagian dari e-commerce dan m-commerce booming dan pergeseran dari pembayaran tunai. Mekanisme pembayaran digital termasuk kartu tetapi juga inovasi pembayaran terbaru, seperti dompet digital. Pergeseran ke pembayaran digital ini diperkirakan akan terus berlanjut.
Salah satu yang tak terhindarkan dari penyedia layanan pembayaran (PSP= Payments Service Providers) adalah meningkatnya risiko kejahatan keuangan. Apabila tidak dikelola, risiko tersebut dapat menimbulkan ancaman eksistensial bagi PSP. Kelemahan yang dirasakan dalam kontrol yang diterapkan oleh platform pembayaran elektronik akan menarik perhatian regulator.
Sudah saatnya PSP memiliki anti-pencucian uang (AML= Anti Money Laundering) yang kuat dan pengendalian penipuan. PSP dapat bergerak secara proaktif, menggabungkan pelajaran dari pengalaman bank sambil memanfaatkan keterampilan teknologi canggih mereka sendiri. PSP dapat digunakan untuk melawan ancaman kejahatan keuangan sambil mempertahankan dan meningkatkan pengalaman pelanggan PSP.
Meningkatnya ancaman kejahatan keuangan telah menarik perhatian regulator. Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan melaporkan bahwa nilai pencucian uang sangat sulit untuk diperkirakan tetapi menekankan bahwa jumlahnya sangat besar dan meningkat, mencapai 5 persen dari PDB global, atau $800 miliar hingga $2 triliun per tahun. Mereka yang terlibat dalam kegiatan terlarang seperti perdagangan obat terlarang, skema penghindaran pajak, pencucian uang, dan penipuan konsumen semakin memanfaatkan saluran pembayaran digital, meningkatkan risiko pencucian uang dengan cara ini.
Insiden dan kegagalan kejahatan keuangan telah meningkat selama pandemi, menurut Satuan Tugas Aksi Keuangan, badan penetapan standar internasional terkemuka untuk kejahatan keuangan. Khususnya di ranah konsumen, potensi penipuan juga semakin berkembang seiring dengan munculnya pandemi Covid-19. Untuk mengatasinya, banyak PSP meningkatkan kontrol mereka, seperti pemantauan transaksi, sementara regulator memperbarui persyaratan yang berkaitan dengan orientasi jarak jauh dan uji tuntas pelanggan yang berkelanjutan.
Sebagian besar platform telah memiliki persyaratan Know Your Customer (KYC) yang ketat (seperti verifikasi identitas) dan pemantauan transaksi yang sedang berlangsung. Bagaimanapun, kerentanan dalam kontrol yang ada di seluruh rantai nilai kejahatan anti-keuangan adalah target bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan keuangan.
Pembayaran digital dan tanpa kontak serta orientasi jarak jauh adalah kemampuan yang disukai oleh lebih banyak pelanggan saat ini. Peningkatan volume memperluas kapasitas perusahaan dan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional yang relevan tanpa mempengaruhi pengalaman pelanggan secara negatif.
Kejahatan keuangan dapat menimbulkan ancaman eksistensial bagi PSP jika dibiarkan tidak dikelola. Misalnya, PSP yang menawarkan layanan perolehan dalam skala besar dapat mengekspos diri mereka ke organisasi penipuan yang dibentuk khusus untuk menggunakan layanan ini untuk mencuci hasil dari sumber yang tidak sah.
Kurangnya proses KYC yang kuat dan berkelanjutan, untuk orientasi dan setelahnya, dapat menarik pencucian uang dan merusak reputasi penyedia dan kedudukan regulator. Demikian pula, karena PSP memfasilitasi transfer dana ke dan dari entitas yang berbeda, mereka harus memastikan bahwa tidak ada entitas yang terkena sanksi atau dimiliki oleh pemilik manfaat akhir yang terkena sanksi.