Polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Isu kereta cepat menjadi hal yang hangat beberapa hari belakangan ini. Keuntungan yang dihasilkan melalui kereta cepat ini membuat proyek ini menjadi proyek unggulan Indonesia. Pertumbuhan mobilitas Jakarta-Bandung menjadi alasan utama proyek dengan nilai yang besar ini. China dan Jepang bahkan rela bersaing dalam perebutan tender proyek ini. Kedua negara ini bersaing secara harga dan nilai tender dan China menjadi pemberi tender yang murah yaitu sebesar US$ 5,5 juta dollar.
Dengan dana yang besar, maka yang menjadi masalah adalah bagaimana dan siapa yang akan bertanggung jawab atas pendanaan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyampaikan bahwa proyek ini akan melibatkan BUMN dalam pelaksanaannya. Hal ini justru kontradiktif dengan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang menyatakan bahwa proyek kereta cepat ini tidak akan menggunakan anggaran pemerintah dan pemerintah nantinya hanya akan menjadi regulator bagi proyek super ini. Pernyataan ini juga senada dengan pernyataan Ignasius Jonan dan Presiden Indonesia Joko Widodo yang menyatakan bahwa proyek ini hanya akan melibatkan pihak swasta dan tidak akan menggunakan anggaran pemerintah. Penggunaan dana yang besar tersebut lebih baik digunakan untuk membangun rel kereta api di luar pulau jawa seperti Sumatera dan Kalimantan.
Dengan pembangunan kereta cepat ini, salah satu keuntungan yang akan didapat adalah pertumbuhan arus ekonomi dan barang yang akan naik sebesar 10% antara Bandung dan Jakarta. Selain itu, diharapkan melalui pembangunan ini pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dapat serupa dengan pertumbuhan yang terjadi di Jakarta. Dan menurut walikota Bandung, Ridwan Kamil, pembangunan ini akan mengurangi beban kemacetan yang terjadi di Bandung, karena diperkirakan 3 juta kendaraan bertambah setiap akhir pekan dan kendaraan tersebut berasal dari Jakarta.
Jika bicara mengenai polemik yang terjadi, keuntungan yang didapat dari pembangunan ini sangat nyata dan baik. Namun, pemerintah perlu memikirkan mengenai pemerataan pembangunan di berbagai daerah di luar pulau Jawa. Seperti pulau Sumatera, Kalimantan, Papua dan Sulawesi. Jika pemerintah berencana membangun kereta cepat dengan anggaran pemerintah, maka pemerintah tidak bijak dalam bertindak. Dan jikalau mega proyek ini diserahkan kepada tangan swasta, pemerintah harus memperhatikan asas manfaat dari penggunaannya. Jangan sampai hanya karena pembangunan proyek ini diserahkan ke swasta menyebabkan masyarakat luas berada pada posisi yang tertekan. Salam
