Pada hari Kamis 2 Juni 2021, pemerintah Indonesia mengumumkan pembatalan keberangkatan jemaah haji dari Indonesia secara keseluruhan melalui konferensi pers yang diadakan oleh Menteri Agama. Tak lama setelah pengumuman itu, masyarakat Indonesia memberikan berbagai macam reaksi. Ketika berbagai reaksi menyebar, sebagian dari mereka langsung melontarkan argumentasi, opini, dan asumsi yang berdasar maupun tidak berdasar mengapa pembatalan haji harus dilakukan.
Mengapa?
Nyatanya, kabar ini cukup mengejutkan karena sebelumnya ada reaksi positif dan beragam rencana terkait jemaah haji dan jumlah yang akan diberangkatkan. Namun, akselerasi media telah memungkinkan segalanya terjadi meski belum ada keputusan dan kesepakatan langsung yang dikonfirmasi oleh pemerintah Indonesia. Di balik argumentasi, opini, dan asumsi yang beredar, ada satu tudingan yang menyebutkan pembatalan keberangkatan itu berawal dari penolakan pemerintah Arab Saudi terhadap vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia. Arab Saudi menolak orang Indonesia yang menggunakan vaksin Sinovac. Diketahui, pemerintah Arab Saudi hanya menerima orang yang diberi vaksin Pfizer atau Moderna.
Namun, beberapa pendapat lain menyatakan bahwa pembatalan itu karena masalah internal atau masalah dari dalam negeri. Diketahui pemerintah Indonesia masih membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur yang telah direncanakan dan diketahui masih memiliki kekurangan dan celah yang harus diisi, demi kelancaran, sehingga pemerintah Indonesia terpaksa menggunakan dana tersebut untuk keberangkatan jemaah haji yang telah dititipkan di bank terlebih dahulu dan mengalokasikannya untuk biaya infrastruktur. Namun, pendapat ini belum diketahui secara pasti dan infrastruktur apa yang dimaksud.
Bahkan ada yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia belum melakukan pembayaran uang muka (DP) untuk biaya hotel, sehingga pemerintah Indonesia langsung membatalkannya tanpa memikirkan kerugian. Beberapa pendapat yang lebih kritis mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah benar-benar merencanakan, karena pemerintah belum membayar uang muka (DP), menunjukkan bahwa rencana keberangkatan hanya rencana dangkal atau tidak pernah benar-benar dipikirkan.
Pemerintah Indonesia tidak pernah memberikan pernyataan atau konfirmasi terkait alasan di balik pembatalan tersebut. Namun, meski berdasarkan konfirmasi langsung, mengetahui masyarakat Indonesia yang cukup kritis terhadap masalah dan isu yang berkaitan dengan pemerintah, masyarakat akan segera mencoba mencari tahu alasan sebenarnya. Apalagi jika menyangkut kewajiban agama, masyarakat Indonesia cukup aktif dalam penegakannya. Namun hingga saat ini belum diketahui alasan pembatalan tersebut. Selain itu, asumsi dan opini terkuat adalah terkait penolakan pemerintah Arab Saudi terkait vaksin COVID-19 dan terkait penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur.
Pernyataan Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia baru-baru ini memberikan petunjuk tentang alasan pembatalan itu dan itu berasal dari keputusan internal. Sayangnya, bukan soal pembiayaan infrastruktur, tapi soal virus COVID-19 yang masih sangat dikhawatirkan merebak di kalangan jemaah haji yang berangkat. Belakangan ini jumlah kasus COVID-19 di Indonesia khususnya di Jakarta kembali meningkat akibat berbagai kelalaian dan ketidaktahuan masyarakat akibat regulasi dan peraturan pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang tidak tegas, sehingga masyarakat semakin agresif dalam melakukan berbagai kegiatan di luar meskipun tidak diperlukan.
Instruksi tersebut kemudian didukung dengan tidak adanya tanda-tanda kontrak mengenai kesepakatan antara Indonesia dan Arab Saudi. Mengingat urgensi waktu dan perlunya persiapan lain bahkan setelah penandatanganan, masyrakat Indonesia memutuskan untuk membatalkannya karena keterbatasan waktu. Bila dipaksakan, maka kemungkinan besar rencana tersebut akan sulit diatur dengan baik. Beberapa aspek juga tidak memungkinkan untuk dilakukan secara cepat dan dalam waktu singkat, mengingat begitu seorang jemaah berangkat maka diperlukan kebutuhan dan koordinasi yang kuat untuk mengawal banyaknya jumlah jemaah yang berangkat ke Arabia.
Alasan Lemah dan Bercelah
Alasan kekhawatiran akan penyebaran COVID-19 adalah alasan yang paling tidak terduga datang dari pemerintah Indonesia, termasuk alasan yang paling tidak masuk akal. Masyarakat Indonesia menilai pernyataan resmi Pemerintah Indonesia (Depag) tentang virus COVID-19 sebagai alasan utama pembatalan tersebut merupakan alasan yang dibuat-buat dan tameng yang justru dianggap lemah dan tidak lagi dianggap sebagai alasan logis. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan kuat dan nyata mengapa penyebaran COVID-19 menjadi alasan yang bercelah jika merujuk pada pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi.