Pendataan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi isu sentral dalam pembangunan nasional di Indonesia. Salah satu inisiatif penting yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini adalah program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Program ini bertujuan untuk menghimpun data seluruh penduduk Indonesia secara menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Data yang dikumpulkan melalui Regsosek diharapkan dapat menjadi landasan yang lebih akurat dan terarah dalam pengambilan kebijakan, terutama terkait pemberian bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran.
Kendati demikian, pelaksanaan Regsosek memunculkan berbagai pandangan di kalangan masyarakat. Di satu sisi, program ini dinilai akan mampu membantu memperbaiki distribusi bantuan sosial bagi masyarakat miskin, tidak mampu, dan kelompok rentan lainnya seperti lansia serta pengangguran.
Di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan data dan kemungkinan munculnya lahan korupsi baru dalam implementasinya. Oleh karena itu, penting untuk membahas secara mendalam manfaat dan tantangan yang dihadapi oleh Regsosek, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Definisi dan Tujuan Regsosek
Regsosek adalah inisiatif pendataan sosial ekonomi yang diusulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Tujuan utama dari Regsosek adalah untuk menyediakan data yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi sosial dan ekonomi penduduk Indonesia.
Bukan seperti sekarang, jika kita mengklik daya seseorang, maka hanya data tok kependudukan yang muncul, padahal program itu sudah mengahabiskan dana triliunan rupiah, tapi nyata tidak terlalu berfungsi.
Belum lagi proses pengurusannya menjadi ajang korupsi sehingga memasukan beberapa orang ke dalam hotel prodeo. Itu yang kita lihat, belum lagi yang tidak terungkap ke publik.
Sehingga dengan data Regsosek ini, pemerintah berharap bisa memperbaiki ketepatan program perlindungan sosial serta memastikan bahwa program bantuan sosial sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Regsosek tidak hanya berfokus pada masyarakat miskin atau rentan, tetapi mencakup seluruh penduduk Indonesia. Hal ini dilakukan agar basis data yang dimiliki pemerintah mencerminkan kondisi nyata dan komprehensif.