Terdapat dua tantangan besar bagi Indonesia di masa mendatang yang harus dihadapi oleh seluruh anak bangsa, yakni, pertama mewujudkan Visi Indonesia 2045 menjadi negara madani yang maju, dan kedua melampaui tantangan Revolusi Industri 4.0.
Khusus sebagai aparatur negara, harus siap memikul tugas membangun pemerintahan yang kuat, saling bersinergi, bersatu dan saling bahu-membahu guna mendorong tercapainya pembangunan di segala aspek kehidupan.
Tugas itu sejalan dengan sejarah lahirnya bangsa Indonesia lewat gagasan besar yang dicetuskan oleh the founding father untuk keberlangsungan dan kemakmuran masa depan Indonesia.
Pembangunan manusia Indonesia melalui karakter yang holistik sebagai satu anak bangsa yang menghidupkan mesin-mesin kebangsaan dan mengarahkannya pada satu tujuan bernama "kesejahteraan rakyat".
Mengapa demikian? Sebab pembangunan manusia sebagai infrastruktur dasar sangat penting untuk mendirikan pilar ekonomi yang kuat. Dan yang tak kalah pentingnya, juga dibutuhkan pembangunan pertahanan dan keamanan untuk mendirikan pilar kedaulatan bangsa.
Namun yang tidak terpisahkan dari pada semuanya itu adalah pembangunan sumber daya manusia melalui dua variabel kecerdasan dan karakter. Keberhasilan dari dua variabel tersebut dapat terlihat dari integritas, sebagai jaminan utama bagi kelangsungan masa depan bangsa Indonesia.
Itulah intisari bergulirnya reformasi birokrasi nasional, untuk mengubah "zona nyaman" dari perahu pemerintahan negara. Selangkah demi selangkah menapaki pondasi birokrasi yang berbasis kinerja, hingga akhirnya mewujudkan pemerintahan yang dinamis dan berkelas dunia.
Jika hal ini dapat tercapai, niscaya apa yang dicitakan dan diharapkan bangsa ini di masa depan akan dapat terwujud.
Sumber : jawapost.com
Harus ber-transformasiBerbagai penelitian di banyak negara membuktikan bahwa, reformasi birokrasi difokuskan pada "menciptakan sistem", sehingga membutuhkan upaya yang luar biasa. Reformasi birokrasi juga menuntut adanya komitmen besar dari seluruh anak bangsa untuk bersama mewujudkan integritas yang berstandar profesional.
Apalagi pemerintahan di zaman sekarang, sudah harus bertransformasi dan mengadopsi mekanisme enterpreneurship. Yaitu, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terbuka menyerap peran warga dalam pemerintahan, adaptif mengadopsi kecanggihan teknologi dalam pelayanan, kinerjanya transparan dan akuntabel.
Oleh karena itu, untuk percepatannya, dibentuklah zona integritas, yang melandasi pemerintahan bersih, birokrasi efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas.