Bolmut 7/jan/21
2022 merupakan puncaknya tahun politik di negeri ini. Pasalnya Indonesia akan mengadakan pemilihan lokal serentak. Pertama kalinya pikada dan pemilihan anggota legislatif dilakukan bersamaan di Indonesia. Panasnya persaingan perebutan kursipun telah dimulai sejak sekarang
Di kutip dari Beritasatu.com Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengakui sejumlah anggota dewan sedang mendiskusikan dan mewacanakan kemungkinan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berbarengan dengan Pemilu 2024, diundur menjadi tahun 2027.
"Itu kemungkian ada rencana normalisasi, ini baru wacana ya normalisasi pilkada. Itu baru wacana ya, wacana yang berkembang dibicarakan," kata Saan, menjawab wartawan, Selasa (23/6/2020).
itu dipicu pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada Desember 2020, di tengah situasi tak normal akibat pandemi Covid-19. Pilkada serentak berikutnya, sesuai perencanaan di Undang-Undang (UU), akan dilaksanakan pada 2022 dan 2023. Idenya, Pilkada yang 2022 dan 2023 Dengan demikian, idenya bukan menyerentakkan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada pada 2024.
Meski begitu, Menurut dia, ide itu akan dibahas dalam revisi UU Pemilu yang akan dilakukan DPR dan pemerintah. Saat ini, yang dilaksanakan adalah proses penyusunan draf yang rencananya diwujudkan lewat panitia kerja. "Jadi kita selesaikan RUU Pemilu ini, mudah-mudahan di tahun ini bisa selesai, paling telat awal 2021. Jadi masa sidang ini kita serahkan ke Badan Legislasi," kata Saan.
Sementara itu konstetasi politik mencuat di masing- masing daerah mengharapkan dintahun 2022 karena banyak yang mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Setiap tahun, orang-orang selalu berebut kursi wakil rakyat, mulai dari tingkat daerah sampai ke pusat. Semua kalangan mulai dari pekerja seni, buruh, tokoh masyarakat, tokoh agama, penonton bayaran, sampai artis tiktok pun ikut menjadi calon anggota legislatif, apakah hal ini akan berlaku juga di bolmut khususnya Tuntung Raya bersatu (TRB) kalo kemudian berlaku justru akan mempersulit pencapaian 1 kursi, maka peluang terbesar menduduki kursi DPRD ada di satu orang dengan banyak kekuatan.
