Vaksinasi dan Sistem informasi Komunikasi di Indonesia yang Membawa Perubahan terhadap Virus Covid-19

keterkaitan antara vaksinasi yang dilakukan pemerintah umumnya memberikan dasar pro dan kontra terhadap kebijakan yang dikeluarkan, dengan adanya kebijakan ersebut harus memberikan bukti-bukti yang kuat atau isu-isu yang dapat meyakinkan adanya aspirasi untuk menerpakan kebijakan vaksin tersebut. Keluarnya vaksin ini di akibatkan dari pemerintah sendrii sudah menetapkan pandemi virus corona 19 ini menjadikan bencana non alam, yang menjadikan bencana yang di akibatkan secara mendunia. Lalu dengan adanya vaksin meyakinkan untuk hilangkan virus corona ini juga membuat semua tercengang begitu saja. Dengan adanya kebijakan vaksin tersebut membuat alur-alur bahkan penerepan yang berbeda di setiap daerah ( bacth ), namun pada pembahasan kali ini saya mengambil tema kebijakan vaksinasi di indonesia saya akan menjelaskan pentingnya mengikuti kebijakan tersebut tanpa adanya urusan atau isu-isu hoax terhadap apa yang sudah di lakukakn oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya komunikasi melainkan menjadinya komunikasi menggunakan media-media politik untuk membenah terjadinya hal yag menghambat jalannya politik di indonesia. Pandemi yang terjadimemberikan tantangan besar se[erti dalam peningkatan derajat terhadap kesehatan masyarakat di indonesia, yang melanda mendunia juga memberikan dampak yang terlihat nyata dalam berbagai sektor yang diberikan untuk intervensi yang efektif melalui upaya oemberian vaksinasi.

           Instruksi presidena terhadap program atau kebijakn yang sudah di keluarkan itu diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali, nah pada hal ini saja menjadikan acuan pro dan kontra untuk menyelesaikan maslaah tersebut kkarena, ada sebgaian pihak atau orang yang sudah id vaksin mengatakan biaya vaksin untuk indonesia bahkan negaranya sendrii jadi tidak akan mungkin di gratiskan dan biayanya dibuat tergntung dari kondisi-kondisi masyarakatnya.namun pada kebijakan ini seleuruh kabinet negeri yang misalnya dari kementrian, lembaga dan pemerintah daerah agar dapat memprioritaskan program vaksin untuk anggaran yang di tahun 2021 tesebut. Sudah jelas dengan memprioritaskan yag di lakukan terhadap vaksin tersebut membuat merekolasi anggaran kain yang ketersediaan dan vaksin itu dilakukan secara free ( gratis ).

           Namun dengan startegi pengendalian yang di lakukan dengan 3T, namun seperti apakah 3T tersebut, yaitu dengan Test, Treat, Trace. Dengan tujuan agar berjalan sesuai dengan apa yang sudah di renacanakan terhadap agenda setting yang sudah dibuat. Berjalannya program vaksin ini tidak hanya dijalankan oleh pemerintah saja melainkan harus dengan masyarakat itu sendir dengan 3M yang sering kita denger bahkan kita terpakan secara tidak langsung tanpa kesadaran kita terhadap virus corona ini, melainkan masyarakatnya harus menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. dengan masing-masing membuat peraturan tersebut bahkan patuh terhadap apa yang dikeluarkan terhadap pemerintah kedepannya dijamin akan hilang virus corona ini secara perlahan yang sudah di buat.

            Preseiden sendiri menjadikan contoh pertama yang sudah di vaksin namun untuk lebih meyakinkan kembali melihat perkembangan jaman , vaksin tersebut diberikan untuk beberapa Publik Figure pertama dengan alasan, dunai semakin canggih terhadpa teknologi, yang bisa dilihat lebih meyakinkan para artis ataupun orang-orang yang di dunia maya menjadikan kepercayaan mereka terhadap vaksin yang diberikan, dengan itu juga setelah presiden, publik figure lah yang selanjutnya untuk meyakinkan vaksin tersebut aman digunakan. Sebelum penerapan atau tahapan vaksin yang diberikan diarapkan tetap meatuhi protokol kesehatan terhadap masyarakat untuk tetap terjaga dan terhindar dari virus corona.

            Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.01./MENKES/12758/20201 tentang Penetepan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 dalam penetapan yang artian jenis dan karakteristik yang dapat digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang menetapkan bahwa baksin hanya dapat digunakan ketika BPOM dan EUA. namun pada penetapan kali ini juga merupakan perubahan terhadap jenis vaksin yang dimana diterapkan berdasarkan rekomendasi ITAGI. Vaksin terhadap virus corona ini dilakukakn pemerintah sebagai urusan wajib yang karena itu biasa baksin harus di tanggung sepenuhnya oelh pemerintah.Pentingnya vaksin tersebut mempercepat penuruan pandemi yang diperlukan sebagai cakupan imuniasi sebesar 70% yang di ekspetasi atau dilihat dalam waktu singkay yaitu kuraang 1 tahun. Dengan adanya vaksin ini juga terhadap pelayanannya memalui fasilitas kesehtan oemerintah ataupun swasta yang ditunjuk untuk memenuhi standar dan ampu memperkuat kokoh terhadap surveiland KIPInya

Adanya kebijakan program vaksinasi yang memntingkan strategi komunikasi yang sudah dikatakan bahwasanya data itu begitu penting yang mementingkan sistem informasi agar data yang dikeluarkan tetap akurat. Agar memastikan kembali dan terinformasikan kembali manfaat-manfaat vaksin yang kunjungn atau jarak waktu untuk mendapatkan imuniasasi 2 dosis, tidak hanya itu juga mengetehaui ketersediaan yang diberikan terhadap akses pelayanan kesehatan agar bertanggung jawab dan mampu mendapatkan perlindungan dan mampu menjaga pribadi. Addanya kaitan sistem informasi pastinya salah satunya untuk menjadikan termotivasi demi keberlangsungan vaksinasi untuk mendaptkan vaksin tepat waktu serta dengan paduan yang lengkap.