Pelayanan Kesehatan untuk Darurat Kabut Asap Masih Tetap Bayar ?

[caption caption="pemakaian-masker-wajib-karena-kabut-asap-bisa-sebabkan-ispa"][/caption]

Penanganan kabut asap di Sumatera dan Kalimantan belum membuahkan hasil yang maksimal karena hingga saat ini kabut asap masih menghiasi beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan. Asap bukan saja menyesakkan dada masyarakat, tapi juga sangat menggaggu kegiatan produktivitas mereka terutama anak-anak yang sangat rentan terhadap infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Dalam tayangan selamat pagi indonesia TVOne hari ini saya menangkap ucapan dari narasumber bahwa pelayanan kesehatan di daerah yang terkena dampak kabut asap masih tetap bayar. Lho, masa iya sih? Kenapa pemerintah tidak mengcovernya? Kesehatan merupakan kebutuhan dasar seluruh elemen masyarakat. Oke, mereke punya jaminan kesehatan BPJS. Terus bagaimana nasib mereka yang belum memiliki jaminan kesehatan? Karena tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan, terutama mereka yang ekonomi menengah ke bawah.

Kementerian Kesehatan merilis data jumlah kasus ISPA hingga 5 Oktober 2015 mencapai 307.360 kasus yang tersebar di Riau, Sumsel, Jambi, Kalbar, Kalsel dan Kalteng dengan jumlah kasus terbanyak di Sumsel sebesar 83.276. Bahkan dalam 3 minggu terakhir jumlah kasus meningkat hingga 15-20%. Jika penanganan kabut asap semakin berlarut, maka akan semakin banyak pula masyarakat yang menderita sakit.

Seperti yang kita lihat diberbagai media, aksi pembagian masker di daerah tersebut gencar dilakukan. Tapi pengadaan posko-posko kesehatan untuk masyarakat yang terkena dampak kabut asap masih sangat minim. Kepala Riset Garuda Center for Indonesian Governance (GCIG) juga mengkritik minimnya posko pelayanan kesehatan ini. Di kota Pekanbaru misalnya, 12.806 penderita penyakit terdampak asap hanya ditangani 20 puskesmas dan 8 posko kesehatan yang tersebar di penjuru kota. Artinya setiap fasilitas kesehatan harus melayani hampir 500 penderita terdampak asap, belum lagi masyarakat yang sakit lainnya. Saat ini seluruh masyarakat yang terkena dampak kabut asap menjadi kelompok risiko tinggi terhadap penyakit ISPA.

Seharusnya pemerintah mengumumkan dan menyebarkan informasi bahwa akan mengcover seluruh pengobatan masyarakat secara gratis, karena melihat masalah ini sudah dapat dikatakan sebagai bencana nasional. Hal ini untuk mengantisipasi masalah lain yang muncul seperti bagaimana kalau diluar sana ternyata banyak yang mengalami gangguan pernapasan, tapi mereka enggan ke layanan fasilitas kesehatan karena alasan tidak memiliki jaminan kesehatan atau uang untuk membeli obat. Jadi saya kira perlu adanya koordinasi dengan pemerintah pusat khususnya Kementerian Kesehatan.

Pemerintah harus melakukan langkah kongkrit untuk menangani masalah ini, mengingat sampai dengan saat ini penanganan pemerintah sangat lambat bahkan terkesan tidak dapat berbuat apa-apa dalam menanggulangi kabut asap dan menangani korban yang jatuh.

 

Salam Sehat #LawanAsap !