Salah satu topik pembicaraan dalam debat pilwali kedua adalah tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). karena sektor ini dianggap sangat penting karena mampu menyerap tenaga kerja ratusan ribu.
Dalam pemaparannya, paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armuji menyatakan Pemkot Surabaya telah berhasil membina UMKM. Mereka memberi contoh penanganan UMKM di kawasan eks lokalisasi Dolly.
Eri Cahyadi menyampaikan bahwa saat ini tidak ada UMKM yang terlilit hutang dan UMKM batik ada yang mendapatkan 100 Juta per bulan.
Menanggapi hal itu, klaim Eri dan Armuji itu disesalkan oleh pelaku UMKM di kawasan Dolly.
Sebagai pelaku UMKM di kawasan Dolly, Koordinator Komunitas Sobo Ndolly mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan pemerintah kota Surabaya selama ini hanya pencitraan semata. Ia juga menyampaikan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya tidak dilaksanakan secara merata bahkan bisa disebut telah terjadi dikriminasi.
Pendamping UMKM Dolly sejak 2018 ini menyampaikan bahwa perhatian pemkot terhadap UMKM dikawasan Dolly ini tidak lebih dari 5 usaha.
Hal ini sangat bertolak belakang dengan banyaknya warga yang terkena dampak penutupan Dolly.
Lalu apa yang dapat dilakukan Eri-Armuji untuk mengatasi hal ini? Apakah hanya dengan memaparkan data?