Penyelesaian Kasus Hambalang Tunggu Pemilu?

Beberapa kali kita dengar permintaan agar kasus-kasus korupsi segera diselesaikan sebelum Pemilu 2014 digelar. Banyak kekhawatiran kasus-kasus korupsi ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik, misalnya untuk mendiskreditkan partai dan tokoh politik tertentu.

Bahkan yang lebih berbahaya lagi, masyarakat akan dengan mudah dipolarisasi lewat kampanye-kampanye politik. Misalnya: Pilih saya! Jangan pilih yang terbukti korupsi Hambalang!

Mungkin si calon yang melakukan kampanye ini memang tidak terlibat kasus Hambalang. Tapi bisa jadi dia sudah melakukan korupsi di proyek lain, cuma belum ketahuan KPK saja. Masalahnya publik keburu melihatnya sebagai sosok yang bersih (dan memberikan suara untuk dia) hanya karena tidak terkait kasus korupsi besar.

Tapi berharap penyelesaian berbagai kasus korupsi sebelum Pemilu 2014 juga merupakan hal yang sulit. Apalagi jika yang terlibat adalah orang-orang yang dekat dengan pemegang kekuasaan. Bagaimana pun juga, bisa jadi para politikus ini melakukan korupsi demi partainya. Sebab kita tahu, kampanye membutuhkan biaya yang sangat sangat mahal. Ibarat lingkaran setan, partai yang membutuhkan dana besar akan melindungi kadernya (uangnya) dengan sekuat tenaga.

Jika sudah seperti ini, dibutuhkan sebuah faktor-X untuk mendobrak lingkaran korupsi. Misalnya kemunculan tokoh politik baru dari luar parpol yang saat ini berkuasa, sehingga bisa menuntaskan kasus korupsi tanpa terbentur kepentingan partai.

Tentu seluruh rakyat Indonesia akan sangat gembira sekali jika kasus Hambalang (dan kasus korupsi lainnya) bisa selesai sebelum Pemilu 2014 dimulai. Tapi kita semua ingin penyelesaian yang tuntas. Menghukum oknum pelakunya dengan adil; bukan cuma diberi vonis ringan/denda yang tidak ada apa-apanya dibanding uang rakyat yang raib akibat ulahnya.

Sebelum ada pemenang baru di Pemilu, saya rasa penyelesaian kasus Hambalang harus menunggu.