Beras adalah sumber makanan dan kalori untuk mayoritas masyarakat Indonesia. upaya untuk memenuhi kebutuhan beras bisa dilakukan dengan pengimporan beras. Jika pada suatu waktu Indonesia mengalami defisit penawaran beras maka dilakukanlah impor beras tersebut. Adanya kebijakan bea masuk beras guna memproteksi beras domestik dalam bersaing, sementara itu petani beras domestik juga didukung oleh Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013.
Solusi atas adanya defisit produksi beras domestik, membuat langkah pemerintah melakukan intervensi impor beras serta berupaya dalam mengurangi kecenderungan dalam ketergantungan untuk terus melakukan impor beras. Dengan sebagian besar masyarakat Indonesia yang memiliki mata pencaharian sebagai petani guna menggantungkan hidup mereka maka diperlukanlah perlindungan bagi petani.
Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Peran yang amat penting bagi petani adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan itu sendiri namun masyarakat petani sebagian besar masih tergolong miskin. Di sisi lain, keterbatasan penggunaan lahan mengakibatkan produksi semakin terbatas. Lahan-lahan seiring waktu telah berpindah alih menjadi lahan bangunan dan sebagainya. Menyelesaikan kebijakan dan intervensi pemerintah terus bekerja keras untuk mencapai swasembada beras, tetapi penawaran, permintaan dan harga beras begitu dinamis.
Dinamika ini menyebabkan pasar beras domestik tidak seimbang membuat kesejahteraan produsen dan konsumen beras Indonesia adalah hal yang sulit dilaksanakan oleh pemerintah. Berdasarkan permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui dampak dilakukannya impor beras terhadap petani maupun beras domestik itu sendiri.
Berikut beberapa dampak dilakukannya impor beras terhadap petani maupun beras domestik:
1. Petani Mogok Kerja
Akan berbahaya jika petani lokal pada akhirnya memilih untuk tidak menanam padi untuk memenuhi kebutuhan pangan dikarenakan adanya impor beras apabila dilakukan secara terus menerus. Seperti yang sudah diketahui bahwa sebagian besar masyarakat petani masih dirundung kemiskinan. Jika tugas mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan negara tersaingi oleh beras impor maka mereka akan berpikir untuk apa terus menanam. Namun perlu diketahui bahwa dalam Pasal 15 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013 pada ayat (1) bahwa Pemerintah berkewajiban dalam mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pada ayat selanjutnya, kewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri dilakukan melalui pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri. Pada Pasal 30 ayat (1) UU tersebut menjelaskan bawa setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan.3 Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk tidak membuang-buang uang serta bahan pangan maka pemberlakuan impor komoditas pertanian tidak diperbolehkan.
2. Pengaturan Terlihat Kurang Memadahi
Regulasi impor beras diharapkan dapat mencegah konflik antar importir beras, antara lain Bulog, Menteri Perdagangan, instansi pemerintah dan sosial, perusahaan swasta yang mengimpor beras, dan perusahaan industri tertentu yang menggunakan beras dalam produksinya. Namun, aturan mengenai impor beras dinilai sebagai reaksi kelompok importir. Di sisi lain, pengaturan impor beras juga berdampak pada petani beras Indonesia (waktu panen ditentukan oleh Menteri Pertanian, dengan pengecualian impor oleh Menteri Perdagangan), importir kecil dan lemah (impor tidak diperbolehkan), dan konsumen beras (harga beras tergantung harga Impor). Pandangan seperti itu mewakili pandangan kelompok strukturalis dalam sosiologi hukum.
3. Berpengaruh pada Nasib Beras Domestik
Produksi beras berdampak negatif namun tidak signifikan terhadap impor beras Indonesia, artinya pemerintah tidak mengimpor beras setiap tahun karena negara kekurangan pangan. Hal ini tercermin dari tingginya produksi beras dalam negeri relatif meningkat setiap tahunnya. Alasan pemerintah melakukan tindakan impor beras adalah untuk stok atau kondisi tertentu, harga beras dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor beras Indonesia, artinya konsumen lebih memilih ketika harga beras dalam negeri naik dan harga beras dunia turun. beras, beras impor relatif mahal dan beras domestik relatif murah, yang menyebabkan peningkatan permintaan beras impor, sedangkan permintaan beras domestik menurun. Hal ini terlihat ketika produksi pangan dalam negeri meningkat. Ketika produksi pangan dalam negeri meningkat, maka impor otomatis akan menurun.