Surabaya, - Hingga kini, tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan isu permasalahan yang masih dihadapi Indonesia. Keberadaannya bahkan bukan hanya sekedar fakta melainkan sudah menjadi sebuah sistem tradisi atau budaya yang mengakar pada birokrasi Indonesia. Tidak hanya itu tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah menjadi fenomena gejala politik juga sosial.
Dimana pada gejala politik terdapat kekuasaan dan pada gejala sosial terdapat pengaruh dari lingkungan juga moralnya. Lalu berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa kolusi dan nepotisme merupakan kategori bagian dari korupsi.
Dimana istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme memiliki ikatan yang erat dan mengandung makna yang sama. Oleh karena itu, pemberantasan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dilakukan secara komprehensif dan terus menerus. Baik dalam bentuk pencegahan hingga dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.
Melihat ini, adanya teknologi informasi seperti transformasi digital dan budaya kerja dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu permasalahan ini. Upaya alternatif melalui penerapan transformasi digital saja memang tidaklah cukup sehingga diperlukan proses pengembangan.
Mulai dari pembangunan sumber daya manusia aparatur, membangun unit budaya kerja dalam pelayananan, dan lain - lain. Selain itu, dengan penerapan e-government dapat mencegah terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik, korupsi, kolusi, dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya. Lalu pengadaan barang dan jasa yang umumnya sering terjadi pemborosan sumber daya, gangguan modal, bantuan lenyap, dan sebagainya dapat dicegah dengan electronic procurement (e-procurement).
Tidak hanya pengembangan itu saja tetapi masih banyak pengembangan yang lain seperti e-planning, e-budgeting, e-services, dan lain lain dapat berguna untuk penawaran menjadi lebih rasional, efisien, dan transparan.
