Kebijakan Politik Luar Negeri Perekonomian Indonesia

Arah kebijakan luar negeri Indonesia tahun 2021 dinilai selaras dengan tantangan mutakhir. Meskipun demikian, Indonesia tetap perlu menfokuskan sumber daya diplomasinya agar kebijakan-kebijakan itu dapat diwujudkan secara optimal. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam pernyataan pers tahunan di Jakarta, menyebut lima prioritas diplomasi Indonesia pada 2021. Pertama, membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional. Kedua, mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau atau pembangunan berkelanjutan. Ketiga, memperkuat sistem perlindungan WNI. Keempat, terus berkontribusi memajukan berbagai isu kawasan dan dunia. Kelima, menjaga kedaulatan dan integritas wilayah RI.

Kebijakan politik luar negeri perekonomian Indonesia bertujuan untuk mempromosikan kepentingan ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini antara lain:

* Kebijakan ekonomi kerakyatan: Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk memberdayakan sektor ekonomi kecil dan menengah serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
* Kerja sama regional: Indonesia aktif berpartisipasi dalam kerja sama regional seperti ASEAN, APEC, dan G20 untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dengan negara-negara anggota.
* Diplomasi ekonomi: Indonesia melakukan diplomasi ekonomi untuk mempromosikan produk-produk nasional ke pasar internasional dan menarik investasi asing.
* Kebijakan liberalisasi perdagangan: Indonesia telah melakukan kebijakan liberalisasi perdagangan dengan mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan akses pasar bagi produk-produk Indonesia.
* Diplomasi kemitraan strategis: Indonesia juga melakukan diplomasi kemitraan strategis dengan negara-negara besar seperti China, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi bilateral.
Kebijakan politik luar negeri perekonomian Indonesia selalu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Namun, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penguatan antara lain dilakukan pada pelaksanaan diplomasi ekonomi. Prioritas politik luar negeri Indonesia akan bertumpu pada prioritas 4+1, yaitu penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan indonesia di kawasan dan dunia. Plus satu, Kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat infrastruktur diplomasi, serta mendidik para diplomat menjadi diplomat handal dan berkualitas.

Sebagai diplomat tidak hanya melakukan perundingan isu-isu tradisional tapi juga berfikir mengenai isu-isu non tradisional untuk memenangkan perundingan diplomasi. Isu-isu tradisional ini mengenai perdagangan, UMKM, development (pembangunan kapasitas, keamanan cyber dan transfer teknologi). Sedangkan isu-isu non tradisional dibagi menjadi dua, yaitu isu-isu tematik seperti gastro-diplomacy dan fashion-diplomacy serta ekonomi digital (digitalisasi dan e-commerce) dan ekonomi kreatif.

Motivasi politik dan ekonomi sesungguhnya sulit untuk dipisahkan, karena keduanya saling berkaitan. Pertimbangan para pembuat keputusan di negara-negara donor selalu diikuti pula oleh identifikasi mengenai besarnya dedikasi negara debitor dalam hubungan kerjasama maupun keterikatan politis dengan negara debitor. Bantuan negaranegara donor bahkan memberi peluang keterlibatan mereka mendominasi kekuatan politik, termasuk dalam investasi yang mereka tanamkan di negara debitor hingga kepada lobi-lobi pembuatan keputusan atau pelaksanaan kebijakan-kebijakan domestik. Motivasi ekonomi merupakan pembenaran yang paling rasional untuk pemberian bantuan, baik untuk negara donor maupun negara debitor. Namun demikian, argumentasi yang esensial dari bantuan luar negeri yang secara mendasar, dapat dipahami dari beberapa konsep :

1. Sumber daya dan kapabilitas keuangan dari luar (untuk pinjaman dan hibah) sebenarnya dapat memainkan peran yang rasional dalam rangka kepentingan timbal balik ekonomis, seperti harapan untuk mendapatkan berbagai sumber daya dan energi dari negara yang dibantu. Karena itu kebanyakan pinjaman luar negeri dikaitkan dengan konsepsi lainnya, seperti kerjasama perdagangan yang lebih besar antara kreditor dan debitor.
2. Bantuan luar negeri kebanyakan diberikan untuk mempercepat pertumbuhab dan pemerataan di negara-negara debitor, dengan harapan tingkat daya beli masyarakatnya kian tinggi, sehingga mampu membeli produk-produk industri negara donor.
3. Bantuan luar negeri atau hibah pada umumnya tidak hanya berbentuk modal, tetapi bisa juga tenaga ahli dan manajemen, maupun alih teknologi. Secara ekonomis, bantuanluar negeri memberikan imbal balik yang lebih besar bagi para tenaga asing (dari negara donor) yang bekerja menjadi teknisi ahli di negara debitor. Mereka ini disamping telah menjadi bagian dari capital flight dari devisa negara, juga memberikan masukan atas sebagian sumber pendapatan devisa melalui pajak pendapatan. Dengan demikian terjadi arus balik pendapatan (imbal balik modal).
4. Pengalihan investasi untuk tujuan mendekati pasar, perluasan indutrialisasi internasional di luar negara donor dan pengalihan industri senja, dimana negara-negara donor sudah tidak melakukan produksi dengan teknologi usang, karena kemajuan yang mereka capai dalam teknologi baru.