Miris hati ini bila mendengar nasib TKI di negeri orang, luput dari perhatian dan perlindungan negara. berbagai kasus penganiayaan, pelecehan, sampai pada hukuman mati sudah sering terjadi dan terus terulang, dan sepetinya ada pembiaran-pembiaran oleh pemrintah, karena sampai saat ini tidak ada upaya penyelesaian yang serius, padahal merekalah penyumbang devisa terbesar sehingga sering disebut pahlawan devisa.
Namun kita juga harus mgetahui bahwa ada yang salah dengan pengelolaan tenaka kerja Indonesi yang dikirim ke luar negeri, pemerintah harus sadar, bahwa tenaga kerja kita kebanyakan bukanlah tenaga kerja yang kompeten, kebayakan adalah orang-orang yang berjudi untuk mengadu nasib, tanpa kemampuan dan keterampilan, sehigga tidak memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri. Selama ini tidak ada pengaturan yang jelas dan tersisialisasi dengan baik kepada masyarakat. Jadi pengiriman TKI harus dihentikan sampai ada standar yang jelas untuk mengatur tingkat kompetensi yang dibutuhkan, legalitas dan kelembagaan.
Kebanyakan para TKI adalah orang-orang yang belum dibekali apa-apa, sebagai modal untuk bekerja di luar negeri, mereka hanya berserah dengan penempatan dari penyalur. dengan berbekal boarding pass, mereka menuju negara atah berantah "bahkan untuk memilih tempat duduk di pesawat masih kebigungan" tergambar bahwa mereka berasal dari kalangan mana, yang masih belum siap secara kemampuan dan mental. hal seperti ini lama-kelamaan menciptakan image Indonesia dalah bangsa buruh, bangsa pekerja kasar, yang tentunya memiliki kesempatan lebih besar untuk dipandang sebelah mata bahkan dilecehkan.
Misalnya:
Kebanyakan mereka tidak bisa bahasa asing karena memeang belum pernah belajar, gagap terhadap alat2 elektronik ; tidak bisa menyeterika jenis-jenis kain tertentu karena biasanya semua baju sama kainnya, belum bisa mencuci piring menggunaka mesin karena di kampung langsung dari pancuran, meggunakan kompor, mesin cuci dan lain sebagainya, belum lagi kesadaran akan efisiensi terhadap air, listrik yang kurang, karea selama ini air di kampungnya gratis. ditambah lagi komunikasi buruk yang terjadi, mungkin saja majikan telah memberikan petunjung untuk bekerja, namun dengan komunikasi yang buruk maksud tidak dapat diterima dengan baik, yang memungkinkan kesalahan berulag-ulang yang memicu emosi majikan dan berkemungkinan memicu tindakan yang tidak terkontrol sebagai ungkapan emosi. dan dengan semua kekurangan itu bisa dibayangkan kualitas pekerjaan TKI, bagaikan serdadu tanpa peluru, ya mati lah…….
Penyalur-penyalur TKI, sesuai namanya memang hanya menyalurkan saja tidak ada upaya pembinaan atau pembekalan, pokoknya asalkan calon TKI memberikan uang register, mereka dengan sekuat tenaga dan berbagai cara menyalurkannya termasuk dengan pemalsuan identitas dsbnya. Banyak pihak berwenang yang tahu dan mengerti modus operandi penyalur-penyalur nakal yang beroperasi, tapi semuanya memjadi cacat (pura2 tuli, bisu, lumpuh) sehingga tidak bisa melakukan apa-apa.
Menakertrans, Menlu, Menhuk dan HAM adalah pihak yang perlu bertanggungjawab, karena seluruh aktivitas mengenai TKI mencakup ranah mereka.
