Lihat ke Halaman Asli

Gelar SPD: Realita Pahit Menuju Mimbar Impian

Diperbarui: 4 Februari 2024   15:21

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Lyfe. Sumber ilustrasi: FREEPIK/8photo

Pendidikan Sebuah gerbang menuju masa depan yang gemilang. Bagi banyak orang, menjadi guru merupakan sebuah pilihan mulia untuk mengabdikan diri dan mencerdaskan bangsa. Namun, di balik cita-cita luhur ini, terdapat realita pahit yang harus dihadapi oleh para calon guru, khususnya pemegang gelar Sarjana Pendidikan (SPD).

Gelar SPD, ibarat kunci yang membuka pintu gerbang menuju dunia pendidikan. Namun, ironisnya, kunci ini tak cukup untuk mengantarkan para pemiliknya menuju mimbar impian. Kenyataannya, untuk bisa mengajar di sekolah formal, para pemegang gelar SPD diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) terlebih dahulu.

PPG, sebuah program yang dirancang untuk membekali calon guru dengan kompetensi pedagogik dan profesional, menjadi batu sandungan bagi banyak pemegang gelar SPD. Biaya PPG yang terbilang mahal, ditambah dengan kesibukan pekerjaan dan tuntutan hidup, menjadi rintangan yang tak mudah untuk dilalui.

Tak jarang, para pemegang gelar SPD terpaksa menunda mimpinya untuk menjadi guru karena terbentur oleh PPG. Dilema pun muncul, antara mengejar mimpi dan kenyataan pahit yang harus dihadapi.

Realita di Lapangan

Banyak sekolah formal, baik negeri maupun swasta, mensyaratkan PPG sebagai salah satu kualifikasi utama bagi calon guru. Hal ini, tak jarang, membuat para pemegang gelar SPD tersingkir dan kalah bersaing dengan mereka yang telah memiliki sertifikat PPG.

Kondisi ini, tentu saja, menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa gelar SPD yang seharusnya menjadi bukti kompetensi di bidang pendidikan, tak cukup untuk mengantarkan para pemiliknya menjadi guru?

Mencari Solusi:

Di tengah realita pahit ini, dibutuhkan solusi yang kongkret untuk membantu para pemegang gelar SPD dalam mewujudkan mimpinya menjadi guru.

Pertama, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap permasalahan ini. Diperlukan kebijakan yang mendukung para pemegang gelar SPD, seperti subsidi biaya PPG atau program afirmasi dalam penerimaan guru di sekolah formal.

Kedua, perguruan tinggi penyelenggara PPG perlu mempertimbangkan keringanan biaya bagi para pemegang gelar SPD. Hal ini penting untuk membuka akses yang lebih luas bagi mereka dalam mengikuti PPG.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline