Polisi DKI di Bawah Jokowi

Mendengar kata Polisi, publik rata-rata mengasosiasikannya dengan kelompok manusia berseragam tetapi “tukang palak” dengan memanipulasi wewenangnya. Publik juga rata-rata enggan berurusan dengan polisi apabila mereka menghadapi masalah. Karena “lapor polisi berarti menambah masalah”, terutama masalah “duit”; begitu pameo yang berkembang. Sudah menjadi kasak kusuk umum bahwa polisi akan menindaklanjuti laporan atau aduan kita hanya “bila ada uangnya”. Secara kasat mata, publik juga mudah menilai bagaimana kinerja polisi, terutama polisi bagian patroli lingkungan dan polisi lalu lintas jalan raya. Tingkat kedisiplinan mereka dalam bekerja dan menegakkan aturan atau undang-undang tanpa perilaku koruptif sangat lemah. Kelemahan ini disebabkan oleh sikap polisi sendiri yang gampang sekali disuap; lebih sedih lagi, polisi sendirilah yang seringkali justru membuka peluang untuk disuap. Kapolri boleh berganti, setiap Kapolri boleh dipilih melalui seleksi ketat; tetapi kinerja polisi, dari masa ke masa begitu begitu saja. Hampir tidak ada perubahan; tidak pernah publik melihat gebrakan atau terobosan yang berarti yang membuat korps kepolisian patut dibanggakan dan disegani masyarakat. Bisa dikatakan bahwa “kelakuan” polisi yang kurang baik dan tidak konsisten dalam menegakkan aturan dan undang-undang tidak terlepas dari leadership sang Kapolri. Dalam sistem hirarki yang diadopsi korps polisi dalam struktur organisasinya, seorang Kapolri memiliki wewenang penuh untuk mengendalikan seluruh bawahannya. Sehingga sangat mudah bagi Kapolri untuk mengembangkan etos kerja yang baik, tegas dan konsisten di jajaran kepolisian. Tetapi hal ini juga sangat terkait dengan keteladanan atasan Kapolri, yaitu Presiden. Artinya, apabila kinerja Kapolri tidak baik, Presiden juga patut dipersalahkan. Meskipun demikian, tidak semua polisi berkinerja negatif. Masih banyak individu-individu di korps ini yang memiliki etos kerja yang baik dan tulus mengabdi kepada negara untuk mengayomi masyarakat. Tetapi, sayangnya, yang kerap ditemui publik adalah polisi-polisi yang berkinerja buruk, terutama polisi jalan raya. Sebagai pengguna jalan raya, misalnya, sudah menjadi hal biasa bagi kita untuk menyiapkan lembaran dua puluhan atau lima puluhan ribu di saku untuk antisipasi bila saja kita “apes” distop polisi. Apes karena seringkali meskipun kelengkapan dokumen berkendara kita sudah lengkap, kita masih juga “kena”. Lebih lagi bila posisi kita salah karena melanggar peraturan lalu lintas, lima puluh ribu pasti melayang. Kita sering tidak bisa mengelak untuk melakukan suap ini karena seringkali justru polisi yang mendesak kita untuk “damai” daripada ditilang. Tetapi perilaku polisi seperti di atas kini sedikit mulai menunjukkan perubahan, terutama saat kita menyaksikan bagaimana polisi bisa bertindak menegakkan aturan tanpa pandang bulu saat bertugas mengamankan jalur busway agar steril dari penyerobotan kendaraan lain. Ternyata polisi sanggup menindak siapa saja yang melanggar mulai dari orang biasa, orang kedutaan asing, sesama anggota polisi hingga PM atau Polisi Militer. [caption id="attachment_292062" align="aligncenter" width="640" caption="gambar: TMC Polda Metro Jaya"][/caption] Menyaksikan perubahan ini, tentu publik bergembira sekaligus bangga bahwa polisi yang selama ini “hilang” jati diri, kewibawaan dan harga dirinya kini kembali. Publik pun berseloroh “Inilah bedanya polisi dulu dan polisi zaman Jokowi saat ini”. Nampaknya Jokowi telah turut berperan membuat polisi di DKI tegas menegakkan aturan. Mudah-mudah ketegasan polisi ini terus bertahan karena publik sangat merindukan hadirnya sosok polisi yang berwibawa dan disegani karena kinerjanya, bukan karena seragam dan pistolnya.