Di tengah hiruk pikuk warga Jakarta "menyambut" tamu tahunan banjir di kota Jakarta, saya menulis sebuah artikel di Kompasiana yang intinya turut prihatin terhadap musibah ini. Lebih jauh dalam artikel tersebut, saya mengungkapkan bahwa musibah banjir adalah musibah yang (akan selalu) dialami oleh kota-kota dimana saja yang berlokasi di daerah pesisir. Meskipun banjir di Jakarta merupakan musibah rutin yang datang setiap tahun, tetapi kita hanya ramai membicarakannya saat banjir ini terjadi, biasanya di bulan Januari atau Februari; di bulan-bulan lain kita, terutama warga awam, hampir tidak ada wacana atau isu mengenai banjir. Kita sangat cepat lupa meskipun musibah tersebut selalu menyebabkan kerugian yang sangat besar, bahkan terkadang memakan korban jiwa. Kali ini musibah banjir Jakarta, selain kemacetan, menjadi problem besar yang harus ditanggulangi oleh Jokowi-Ahok. Sebenarnya siapa saja yang menjadi pemimpin DKI, ia akan menghadapi masalah serupa. Sebagaimana kampanye sang cagub-cawagub, semua menjanjikan akan mengatasi musibah tersebut dengan sekuat tenaga. Tetapi bila kita obyektif menilai, pemerintah DKI saat ini lebih serius dan sigap menghadapi musibah banjir termasuk mengatasi faktor-faktor penyebabnya. Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk dapat menciptakan kenyamanan, ketertiban dan lingkungan layak hidup bagi rakyat. Hal ini adalah amanat konstitusi; lebih dari itu, rakyat sudah membayar pajak guna mendukung pendanaan bagi setiap kegiatan pembangunan. Tetapi mengandalkan sepenuhnya penciptaan kenyamanan, ketertiban dan lingkungan layak hidup kepada pemerintah sungguh sebuah sikap yang naif. Sebagai rakyat atau warga, kita juga punya kewajiban untuk mentaati aturan dan perundang-undangan yang dibuat dan melaksanakannya secara disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Menyangkut musibah banjir atau macet, nampaknya yang muncul hanya tuntutan warga kepada pemprov DKI untuk mengatasinya, sementara warga sangat kurang kesadarannya untuk berkontribusi secara aktif dengan cara hidup tertib, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menganeksasi saluran air atau sungai untuk hunian atau lahan bisnis dan sejenisnya. Intinya, setiap persoalan yang terjadi di ibukota ini adalah tanggung jawab kita sebagai warga; bukan tanggung jawab pemerintah saja. Tetapi tulisan yang saya maksudkan untuk mengajak kita semua berinstrospeksi tersebut rupanya ditanggapi dengan sangat kasar, menghujat dan bahkan menyerang SARA oleh saudara Yadi Haris. Saya tidak tahu siapa Yadi Haris, dan setelah saya buka halaman akunnya, saya mendapati bahwa orang ini baru bergabung di Kompasiana dan belum pernah memposting satu artikel pun. [caption id="attachment_305807" align="aligncenter" width="600" caption="Image: Hasil screenshoot pada kolom komentar Kompasiana"][/caption] Sudah sering saya dihujat oleh Kompasioner melalui komentar mereka pada beberapa artikel yang saya tulis, tetapi komentar Yadi Haris ini saya anggap sudah di luar batas. Oleh karena itu saya menulis artikel ini untuk memberitahukan kepada Kompasioner yang lain untuk berhati-hati terhadap orang yang bernama Yadi Haris ini. Nampaknya orang ini sengaja menyusup ke Kompasiana dengan misi membuat keributan atau perpecahan antar anak bangsa. Selanjutnya, apabila Yadi Haris tidak merubah sikap atau perilakunya dalam memberi tanggapan atau komentar terhadap suatu tulisan di Kompasiana, maka tak segan-segan saya akan melakukan somasi kepada saudara Yadi Haris dan melaporkannya ke pihak Kepolisian dengan tuduhan pelanggaran UU ITE, UU anti SARA dan penyebaran permusuhan. [caption id="attachment_305809" align="aligncenter" width="600" caption="Screenshoot Akun Yadi Haris di Kompasiana"]
13896277941781313772
[/caption]