Oleh Wilda Intan Shabila dan Dyah Nur Anggraeni
Korupsi ibarat benalu yang melekat erat pada jalinan demokrasi, merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat pembangunan suatu negara. Hal ini seperti penyakit kronis, yang menyerang berbagai cabang dan lembaga pemerintah, mencabut hak masyarakat, dan melemahkan rasa keadilan.
Dampak korupsi tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menghancurkan landasan demokrasi. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan institusi rusak, demokrasi menjadi rapuh dan mudah dimanipulasi.
Korupsi memicu sikap apatis, ketidakpuasan, dan kemarahan masyarakat, sehingga membuat mereka mempertanyakan institusi dan mencari alternatif lain. Di Indonesia, korupsi merupakan momok yang menghantui sejarah negara. Terdapat beberapa jenis korupsi yang meliputi:
1). Korupsi politik merupakan tindakan pengambilan keputusan politik penyalahgunaan wewenannya dengan memanipulasi kebijakan, prosedur, dan aturan untuk keuntungan pribadi.
2). Korupsi birokrasi merupakan bentuk maladministrasi yang menyebabkan birokrasi sebagai penyelenggara pembangunan dan pelayanan publik kehilangan kepercayaan di mata masyarakat. Ada beberapa contoh korupsi birokrasi yaitu:
- Suap: memberikan uang atau barang kepada pegawai negeri untuk mendapatkan pelayanan lebih cepat atau kemudahan dalam mengurus perizinan.
- Pungli: meminta uang atau barang secara tidak resmi kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.
- Nepotisme: memilih atau mengangkat seseorang dalam suatu jabatan berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan, bukan berdasarkan pemilihan.
3). Korupsi swasta tindakan suap, penyuapan, dan praktik curang dalam dunia bisnis.
Dampak korupsi terhadap demokrasi mengakibatkan menurunnya kepercayaan rakyat kepada lembaga pemerintah. Korupsi menciptakan citra negatif terhadap pemerintahaan dan lembaga-lembaga publik, serta menggerus fondasi kepercayaan publik yang merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas negara dan untuk menjadi citra baik bangsa di mata dunia. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan korupsi:
- Lemahnya penegakan hukum dan sistem antikorupsi.
- Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
- Budaya permisif dan kurangnya kesadaran moral masyarakat.
- Pengaruh oligarki dan kepentingan politik dalam ekonomi.
Maka dari itu perlunya kita unutuk memperkuat penegakan hukum dan sistem antikorupsi dengan cara, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, membangun budaya antikorupsi dan memperkuat pendidikan karakter,melibatkan masyarakat sipil dalam upaya pemberantasan korupsi, membangun sistem ekonomi yang adil dan transparan, penegasan kembali pentingnya pemberantasan korupsi untuk menyelamatkan demokrasi dan membangun bangsa yang sejahtera, seruan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu dalam melawan korupsi.