Semua unsur pimpinan dan badan kelengkapan DPR diduduki oleh sindikasi Merah Putih, siap takut!? Menurut saya, bila perlu, komandan parkir, satuan pengaman, kepala cleaning service, koordinator office boy, pramubhakti, dan apa saja di DPR dikuasai oleh sindikasi tersebut. Semuanya dari A hingga Z, jangan ada satu pun unsur pimpinan politis/ik, penunjang, administrasi, sekretariat jenderal, suporting, biro pegawai, dan seterusnya, dijabat oleh mereka. Dengan demikian, mereka merasakan apa itu bekerja dan digaji oleh negara untuk bekerja.
Semuanya dikuasai Sindikasi Merah Putih, siapa takut!?
Jokowi-JK tak perlu kuatir. Misanyanya, satu saja, jika berdasar kekuasaan tersebut, mereka, Sindikasi Merah Putih, menolak (R)APBN, maka semua yang berkuasa di Parlemen, jangan digaji alais tidak perlu digaji. Itu, baru satu senjata yang sangat ampuh, jika mereka main kuat-kauatan.
Ok. Di atas, cuma sekedar "opini asal jadi atau asal asalan"; mudah-mudahan tidak terjadi.
Namun, lepas dari opini asal jadi di atas, kenyataanya, DPR, khusunya Sindikasi Merah Putih, telah menjadikan diri mereka sebagai kekuatan untuk menyerang dan melemahkan Presiden dan Wapres, yang sebentar lagi dilantik, Jokowi-JK. Mereka berhasil membuat, jaringan kuat untuk dalam rangka perlawanan lima tahun terhadap Jokowi-JK; dan itu bisa saja menghambat prmerintah dan proses pembangunan.
Lalu, bisa apa atau apa yang dilakukan Jokowi-JK!? Tentu, mereka tak boleh atau dilarang keras untuk menyerah terhadap Sindikasi Merah Putih. Jika dilarang menyerah, maka apa kekuatan Jokowi-JK. Saya katakan masih ada kekuatan.
Jokowi-JK masih mempunyai kemampuan yaitu kekuatan rakyat, tekanan pers, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta terlalu sangat banyak relawan dari berbagai elemen masyarakan.
Kekuatan Rakyat dan Relawan, bisa sama-sama bergerak dan bergerak bersama-sama, melalui opini publik dan demo besar, jika Sindikasi Merah Putih melakukan kebijakan politik yang merugikan rakyat. Jokowi didukung rakyat jika membuat kebijakan prorakyat, sehingga pemerintahnya akan aman. Dalam demokrasi, rakyat adalah prioritas utama; membuat program-program prorakyat. Jika parlemen menghalangi, mereka akan berhadapan dengan rakyat.
Pers akan ikut bersuara, menyalurkan suara dan kekuatan rakyat, serta membangkitkan semangat perlawanan. Pers akan memberitakan segala tindak-tanduk Jokowi, bahkan menjadi info utama tentang kelakuan Sindikasi Merah Putih. Ppers sebagai partisi keempat dalam demokrasi, akan dengan berani melakukan pembelaan terhadap Presiden/Wapres dan melawan kezaliman Sindikasi Merah Putih.
Mahkamah Konstitusi akan menjadi kekuatan untuk "menganulir Undang-undang yang salah dari DPR. MK akan siap menguji setiap undang-undang yang disahkan; Undang-undang itulah yang bagus dan berguna bagi rakyat karena melalui penyaringan yang berlapis..
KPK akan menangkap para politisi korup yang sok jagi dan berkuasa di Senayan. Dalam sistem pemerintahan demokrasi presidensial Indonesia, presiden tidak berwenang mengutak-atik parlemen. Namun presiden bisa membantu KPK yang akan mengawasi gerak-gerik parlemen. Dukungan presiden sangat diperlukan KPK. Presiden akan "gampang" memberi izin memeriksa anggota Parlemen; sekecil apa pun kasus mereka, langsung ada zin pemeriksaan dari Presiden.